Banggar DPRK Banda Aceh Sampaikan Masukan dan Catatan terhadap R-KUA-PPAS APBK 2027

Dalam laporannya, Tuanku Muhammad menyoroti tingginya ketergantungan fiskal Kota Banda Aceh terhadap dana transfer. Porsi pendapatan transfer mencapai 70,56 persen dari total pendapatan, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 28,37 persen.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena rentan memengaruhi kapasitas fiskal daerah. Jika tidak dikelola secara hati-hati, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan utang belanja pada tahun berikutnya. Pemerintah Kota juga diminta untuk memberikan penjelasan rinci mengenai kebijakan tagging dalam dana transfer 2027.

Selain itu, Banggar menyoroti rencana belanja modal Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp100,49 miliar atau sekitar 6,97 persen dari total belanja daerah yang harus diarahkan untuk pembangunan aset dan infrastruktur seperti jalan, drainase, air bersih, persampahan, sarana kesehatan, hingga fasilitas pendidikan.

Berbagai sektor lain turut menjadi perhatian, mulai dari peningkatan PAD, program Banda Aceh Academy, sektor kelautan dan perikanan di Kecamatan Kutaraja, pipanisasi di Gampong Ilie dan Alue Naga, penanganan genangan air di Doy dan Ie Masen Kayee Adang, hingga usulan Musrenbang masyarakat.

Banggar juga meminta perhatian serius terhadap penataan parkir tepi jalan, rehabilitasi rusunawa, inovasi retribusi sampah digital e-Resam, pemeliharaan ruang publik dan Taman Putroe Phang, pemasangan CCTV, inventarisasi gedung terbengkalai, peningkatan fasilitas RSUD Meuraxa, mutu pendidikan, honorarium muhtasib gampong, pelaksanaan Job Fair, dukungan untuk panglima laot, hingga pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan depot air isi ulang.

Rapat paripurna yang dimulai pukul 16.30 WIB tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRK Banda Aceh Daniel Abdul Wahab, didampingi Ketua DPRK Irwansyah, ST, dan Wakil Ketua II Dr. Musriadi, serta dihadiri Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal beserta jajaran anggota DPRK.