Tujuh Muda-Mudi Pesta Miras dan Seks Diserahkan ke Kejari
Baca SelengkapnyaBanda Aceh – Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris, menghadiri pengukuhan, orientasi, dan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh periode 2026–2031 yang digelar di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Selasa (31/03/2026) malam.
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi konsolidasi internal PKB sekaligus memperkuat peran partai politik dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Acara berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan. Sejumlah tokoh nasional dan daerah turut hadir, termasuk Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin), anggota DPR RI asal Aceh dari PKB, Ketua DPW PKB Aceh Ruslan M. Daud, Wakil Gubernur Aceh, tokoh agama, anggota DPRA, serta tokoh masyarakat.
Kehadiran Bupati Aceh Besar menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan demokrasi serta peran strategis partai politik sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat.
Selain sebagai agenda resmi partai, kegiatan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi lintas elemen, mempererat hubungan antara pemerintah, ulama, dan berbagai pemangku kepentingan di Aceh.
Muskerwil DPW PKB Aceh diharapkan mampu melahirkan rumusan kebijakan dan program kerja strategis untuk lima tahun ke depan, guna mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Bupati Aceh Besar menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua DPW PKB Aceh yang baru.
“Selamat kepada Bapak Ruslan M. Daud sebagai Ketua DPW PKB Aceh periode 2026–2031. Semoga kepemimpinan beliau mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta memperkuat nilai-nilai keislaman dan kebangsaan,” ujar Muharram.
Ia juga berharap sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen politik dapat terus terjalin dengan baik demi kemajuan Aceh di masa mendatang.
Dengan semangat kebersamaan yang tercermin sepanjang kegiatan, kolaborasi antara pemerintah dan partai politik diyakini menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan serta menjaga stabilitas demokrasi di Aceh.
(**)
