Tujuh Muda-Mudi Pesta Miras dan Seks Diserahkan ke Kejari
Baca SelengkapnyaBanda Aceh – Dinas Sosial Aceh menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pengelolaan Dana Transfer dan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Aceh di Ruang Rapat Sekda Aceh, Selasa (3/3/2026).
Rakor tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Aceh, Nasir Syamaun dan diikuti sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemerintah Aceh, di antaranya para Asisten Sekda, Inspektur Aceh, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Kepala Pelaksana BPBA, Kepala Bappeda, Kepala Biro Hukum, serta para kepala dinas terkait.
Dalam pertemuan yang berlangsung pukul 11.00 WIB itu, Dinas Sosial Aceh diwakili oleh Sekretaris Dinas Sosial Aceh, Chaidir. Kehadiran Dinsos Aceh menjadi bagian penting dalam pembahasan strategis terkait penguatan koordinasi dan optimalisasi pengelolaan dana transfer serta BTT, khususnya dalam mendukung program-program prioritas pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Sekda Aceh dalam arahannya menegaskan pentingnya sinergi antar perangkat daerah dalam mengelola dana transfer agar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Ia menekankan bahwa dana transfer dan BTT merupakan instrumen fiskal yang sangat strategis, terutama dalam merespons kebutuhan mendesak, situasi darurat, maupun percepatan pembangunan di berbagai sektor.
“Koordinasi yang solid antar instansi menjadi kunci agar setiap kebijakan anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Rakor ini juga membahas evaluasi pelaksanaan dana transfer sebelumnya serta langkah-langkah antisipatif dalam pengelolaan BTT, terutama menghadapi potensi kondisi darurat dan dinamika kebutuhan sosial di lapangan. Dalam konteks tersebut, peran Dinas Sosial dinilai sangat vital, mengingat banyak program bantuan sosial dan penanganan kerentanan masyarakat yang bersumber dari dana transfer maupun BTT.
Sekretaris Dinas Sosial Aceh, Chaidir, menyampaikan komitmen pihaknya untuk terus meningkatkan koordinasi lintas sektor guna memastikan setiap program perlindungan sosial berjalan efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, optimalisasi dana transfer dan BTT tidak hanya soal penyerapan anggaran, tetapi juga tentang bagaimana menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Dinsos Aceh siap mendukung arahan Sekda dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh perangkat daerah agar pengelolaan anggaran semakin tertib, transparan, serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Suasana rapat berlangsung serius namun konstruktif. Para peserta tampak aktif memberikan masukan dan pandangan sesuai bidang masing-masing. Diskusi yang berkembang menunjukkan komitmen bersama Pemerintah Aceh dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang baik (good governance).
Melalui rakor ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan langkah konkret dalam mengawal pengelolaan dana transfer dan BTT, sehingga pelaksanaannya semakin optimal, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mendukung stabilitas sosial dan pembangunan di Aceh.(**)
