Tujuh Muda-Mudi Pesta Miras dan Seks Diserahkan ke Kejari
Baca SelengkapnyaAceh – Kemarahan warga Aceh kembali memuncak di tengah situasi pemulihan pascabanjir. Dugaan praktik mafia kayu yang memanfaatkan bencana mencuat ke permukaan setelah sejumlah kayu gelondongan bernomor terlihat hanyut terbawa arus banjir dan kemudian diangkut oleh pihak tertentu. Peristiwa ini sontak memicu reaksi keras masyarakat, terutama kaum ibu, yang meluapkan kemarahan mereka secara langsung di lokasi kejadian.
Di saat warga masih berjuang membersihkan lumpur, memperbaiki rumah rusak, dan memulihkan kehidupan pascabencana, pemandangan kayu-kayu besar yang diduga berasal dari kawasan hutan justru diangkut secara terbuka. Kayu-kayu tersebut tampak telah diberi penomoran, memunculkan kecurigaan serius di tengah masyarakat bahwa bencana dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengeruk keuntungan.
“Ini banjir, bukan kesempatan menjarah hutan,” teriak seorang ibu dengan nada penuh emosi di lokasi. Teriakan, sumpah serapah, dan tuntutan keadilan menggema, mencerminkan akumulasi kemarahan warga yang selama ini merasa hutan Aceh terus dikorbankan.
Kecurigaan Menguat, Legalitas Dipertanyakan
Warga menilai, penomoran kayu tidak serta-merta membuktikan legalitas. Justru, hal itu membuka pertanyaan besar: dari mana asal kayu tersebut, siapa yang memberi izin, dan atas dasar hukum apa kayu hanyut itu diangkut? Bagi masyarakat, kayu yang terbawa banjir seharusnya diamankan sebagai barang temuan negara, bukan langsung dimanfaatkan oleh pihak tertentu.
“Kalau benar legal, kenapa munculnya saat banjir? Kenapa bukan diawasi sejak awal?” ujar seorang warga lainnya.
Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dianggap warga bukan semata musibah alam, melainkan peringatan keras akibat rusaknya hutan. Karena itu, kemunculan kayu gelondongan dalam jumlah besar justru memperkuat dugaan bahwa persoalan pembalakan dan tata kelola hutan belum benar-benar dituntaskan.
Ibu-Ibu di Garda Terdepan Suara Protes
Menariknya, dalam insiden ini, kaum ibu tampil paling lantang menyuarakan penolakan. Mereka menilai hutan Aceh bukan sekadar sumber kayu, melainkan penyangga kehidupan, pelindung dari banjir, longsor, dan bencana ekologis lainnya.
“Anak-anak kami yang jadi korban kalau hutan terus dirusak,” teriak seorang ibu sambil menunjuk kayu-kayu gelondongan tersebut.
Bagi mereka, membiarkan kayu hanyut diangkut tanpa kejelasan hukum sama saja dengan membuka kembali pintu bagi praktik lama yang selama ini merusak lingkungan dan menambah penderitaan masyarakat.
Aparat Diminta Bertindak Tegas dan Transparan
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait di Aceh mengenai status kayu gelondongan yang hanyut dan kemudian diangkut tersebut. Ketiadaan penjelasan ini semakin memicu kecurigaan dan kekecewaan warga.
Masyarakat mendesak pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi kehutanan untuk bertindak cepat, tegas, dan transparan. Warga menolak jika bencana justru dijadikan celah untuk menghidupkan kembali praktik mafia kayu yang selama ini ditentang keras.
Lebih dari Sekadar Kayu, Ini Soal Keadilan
Di mata masyarakat Aceh, persoalan ini bukan semata tentang kayu gelondongan yang hanyut akibat banjir. Ini adalah soal keadilan, perlindungan lingkungan, dan keberpihakan negara kepada rakyat.
Ketika bencana datang silih berganti dan hutan terus tergerus, warga berharap negara benar-benar hadir untuk melindungi, bukan membiarkan. Amarah yang meledak di lapangan menjadi pesan jelas: hutan Aceh bukan untuk diperdagangkan di tengah penderitaan rakyat.(**)
