ACEHINDEPENDENT.COM – Guna memberikan kemudahan kepada para tamu yang akan mengikuti PON XXI di Aceh. Maka penggunaan barcode pada pengisian BBM di SPBU di Aceh dicabut sementara terkait keseragaman kebijakan di seluruh provinsi di Indonesia. Isu ini menunjukkan perbedaan dalam penerapan aturan dan kebijakan antara satu provinsi dengan provinsi lainnya.
“Ya, dicabut sementara (penggunaan barcode) mengisi BBM di semua SPBU di Provinsi Aceh. Ini juga sebagai bentuk dukungan untuk menyukseskan PON XXI Aceh-Sumut. Lagipula kan tidak semua tamu yang datang memiliki barcode,” kata Wakil Ketua DPR Aceh, Teuku Raja Keumangan.
Pada contoh ini, Sumatera Utara tidak memberlakukan penggunaan barcode dalam pengisian BBM di SPBU, sementara Aceh memutuskan untuk mencabut sementara penggunaan barcode tersebut. Ketidakseragaman dalam penerapan kebijakan ini dapat menimbulkan kebingungan dan kesulitan bagi pengguna, terutama bagi tamu yang datang dari provinsi lain yang tidak terbiasa dengan penggunaan barcode.
Isu keseragaman kebijakan nasional menjadi penting untuk diperhatikan dalam rangka menciptakan kondisi yang adil dan efisien bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Meskipun setiap provinsi memiliki otonomi dalam mengambil kebijakan, penting bagi pemerintah pusat untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan di setiap provinsi tidak bertentangan atau membingungkan.
Dalam hal ini, keputusan pencabutan sementara penggunaan barcode di Aceh dapat menjadi catatan untuk memperhatikan harmonisasi kebijakan di tingkat nasional, terutama dalam sektor energi dan sumber daya alam seperti pengisian BBM. Koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mencapai keseragaman dan konsistensi dalam penerapan kebijakan di seluruh Indonesia. (red/aj)
