Banda Aceh – Pembangunan jalan dan jembatan Pango yang menghubungkan Banda Aceh dengan Aceh Besar yang tembus ke Gampong Lamsayuen atau depan Meuligoe Wali Nanggroe, sudah 15 tahun terhenti akibat tidak tuntasnya pembebasan lahan.
Padahal saat ini tinggal 577 meter lagi lahan yang belum bebas.
Oleh karena itu, Anggota Komisi IV DPRA mendesak Pemerintah Aceh serius menuntaskan pembebasan lahan agar pembangunan jalan dan jembatan bisa segera dibangun dengan APBN.
“Kita mendorong Pemerintah Aceh membentuk tim terpadu yang menangani pembebasan lahan. Hanya tinggal 577 meter lagi ke arah Meuligoe Wali Nanggroe,” kata Anggota Komisi IV DPRA, Munawar AR Ngohwan, Sabtu (11/10/2025).
Ia menyatakan selama ini sudah ratusan miliar uang dianggarkan untuk pembebasan lahan dan kini tinggal sedikit lagi.
“Kita ingin persoalan ini segera dituntaskan, jangan dibiarkan seperti ini sehingga menjadi beban setiap tahun,” ucap politikus muda PKB ini.
Ngohwan meminta Pemerintah Aceh untuk mengalokasikan anggaran pembebasan lahan dengan luas 577 meter dalam APBA 2026. Sebab ketika bertemu dengan kementerian, persoalan ini selalu menjadi hambatan.
Sekretaris Komisi IV DPRA Hendri Muliana menambahkan penuntasan jalan tembus Pango Banda Aceh dan Aceh Besar sebuah keharusan.
“Komisi IV DPRA pasti akan mendukung apalagi jalan ini menjadi alternatif akses baru antara Banda Aceh dan Aceh Besar, kami meminta semua pihak juga harus mendukung” ujar politisi Partai Aceh ini.
Desakan yang sama juga disampaikan anggota Komisi IV DPRA lainnya, Khalid. Politisi Partai Golkar ini mengatakan bahwa pembebasan lahan yang hanya tinggal sedikit lagi ini harus menjadi prioritas.
“Berapa banyak anggaran yang sudah kita keluarkan sebelumnya untuk pembebasan lahan. Masa sedikit lagi tidak kita pikirkan lagi. Saya pikir ini harus segera diselesaikan, jangan setiap tahun menjadi sorotan,” tegas Khalid.