Tujuh Muda-Mudi Pesta Miras dan Seks Diserahkan ke Kejari
Baca SelengkapnyaAceh Tamiang – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup pintu bagi bantuan dari pihak mana pun dalam penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Bantuan tersebut, menurut Presiden, dapat datang dari dalam negeri maupun luar negeri, selama disalurkan melalui mekanisme yang jelas dan bertanggung jawab.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meninjau pembangunan rumah hunian bagi korban bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (1/1/2026). Dalam kesempatan itu, Presiden menekankan bahwa penanganan bencana merupakan persoalan kemanusiaan yang harus dihadapi secara bersama-sama.
“Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, ya sebagai manusia masa kita menolak bantuan? Yang penting bantuannya jelas,” ujar Prabowo.
Presiden menjelaskan bahwa pemerintah memandang bencana di Sumatra sebagai persoalan serius dan telah menyiapkan anggaran dalam jumlah besar untuk mendukung penanganan darurat, pemulihan, hingga rekonstruksi pascabencana. Namun demikian, pemerintah juga membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik sebagai wujud solidaritas kemanusiaan.
Prabowo menyampaikan bahwa individu, komunitas, lembaga, maupun pihak dari luar negeri yang ingin memberikan bantuan dipersilakan melakukannya melalui jalur resmi pemerintah. Dengan demikian, penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tertib, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau ada pihak yang mau beri sumbangan, silakan, monggo. Buat surat resmi, sampaikan ingin menyumbang apa, nanti dilaporkan ke pemerintah pusat dan kita yang akan salurkan,” katanya.
Lebih lanjut, Presiden menyebut bantuan dapat datang dari berbagai kalangan, termasuk komunitas diaspora daerah seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemerintah, kata Prabowo, siap memfasilitasi agar seluruh bantuan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menolak bantuan. Namun, mekanisme dan prosedur tetap harus dijaga demi memastikan akuntabilitas dan transparansi penyaluran bantuan.
“Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas, dan niatnya harus ikhlas,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga merespons anggapan bahwa pemerintah bersikap tertutup karena belum menetapkan status bencana nasional atas musibah yang terjadi di Sumatra. Prabowo menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak berarti pemerintah mengurangi keseriusan penanganan maupun menutup pintu dukungan dari pihak lain.
“Kalau saya mengatakan kita belum mau nyatakan bencana nasional, tidak berarti kita akan tanggung dalam upaya kita. Kita tidak tanggung-tanggung,” kata Prabowo.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap memiliki kemampuan untuk menangani bencana yang terjadi. Namun sebagai bagian dari prinsip kemanusiaan dan solidaritas, setiap bantuan yang datang dengan niat baik tetap akan diterima dan disalurkan.
“Kalau siapa pun mau bantu, masa kita tolak? Bodoh sekali kalau kita tolak,” ujar Presiden menegaskan sikap pemerintah.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk mengedepankan nilai kemanusiaan, keterbukaan, dan kolaborasi dalam menghadapi bencana, demi mempercepat pemulihan dan meringankan beban masyarakat terdampak di berbagai wilayah Sumatra.(**)
