Realisasi Program Kementan di Aceh Capai 52,9 Persen, Safrizal ZA Minta Pelaksanaan Dikebut

Kaposkowil Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, mengapresiasi capaian realisasi tersebut. Namun, ia meminta seluruh pihak yang terlibat agar tidak berpuas diri dan segera mempercepat pelaksanaan kegiatan mengingat waktu yang tersedia hingga akhir tahun semakin terbatas.

“Realisasi di atas 50 persen hingga akhir Agustus menunjukkan kerja keras semua pihak. Tetapi waktu yang tersisa di tahun 2026 sangat terbatas, sehingga percepatan mutlak diperlukan agar target bisa tercapai,” ujar Safrizal, Rabu (26/8/2026).

Menurutnya, percepatan perlu dilakukan tidak hanya pada aspek administrasi dan penyerapan anggaran, tetapi juga pada penyelesaian pekerjaan fisik di lapangan. Dengan demikian, program yang telah dialokasikan pemerintah dapat segera memberikan manfaat langsung kepada petani.

Sektor irigasi menjadi salah satu kegiatan dengan capaian realisasi tertinggi dalam program Kementan di Aceh.

Dari total pagu anggaran sebesar Rp147,47 miliar, realisasi telah mencapai Rp110,68 miliar atau 75,1 persen.

Untuk pembangunan jaringan irigasi tersier yang tersebar di 13 kabupaten/kota, progres realisasinya bahkan telah mencapai sekitar 96 persen. Sementara kegiatan irigasi perpipaan di 13 kabupaten/kota telah mencapai realisasi sekitar 88 persen.

Safrizal menilai pembangunan infrastruktur irigasi memiliki peran penting dalam mendukung produktivitas pertanian. Ketersediaan jaringan irigasi yang memadai akan membantu petani memperoleh pasokan air secara lebih teratur, terutama dalam mendukung keberlanjutan produksi tanaman pangan.

Karena itu, ia meminta pekerjaan yang telah memasuki tahap akhir agar segera dituntaskan dengan tetap memperhatikan kualitas dan ketepatan pelaksanaan.

Selain irigasi, program optimasi lahan (Opla) untuk sawah rusak ringan juga menunjukkan perkembangan cukup signifikan.

Program yang dilaksanakan di 16 kabupaten/kota tersebut memiliki anggaran sekitar Rp91 miliar dan melibatkan sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Malikussaleh (Unimal), dan Universitas Samudra (Unsam).

Hingga akhir Agustus, realisasi kegiatan Opla telah mencapai 58,46 persen.

Pelibatan perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan dukungan dari sisi pendampingan, kajian teknis, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Sementara itu, kegiatan rehabilitasi lahan sawah rusak sedang masih membutuhkan perhatian lebih serius.

Program tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp200,42 miliar, namun hingga saat ini baru terealisasi sekitar Rp64,34 miliar atau 32 persen.

Kegiatan rehabilitasi tersebut dilaksanakan dengan melibatkan kelompok tani dan TNI di sejumlah wilayah, antara lain Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Pidie Jaya.

Safrizal meminta seluruh pihak yang terlibat untuk segera mengidentifikasi kendala yang menyebabkan progres kegiatan masih relatif rendah.

Menurutnya, percepatan harus dilakukan secara terukur dengan tetap memastikan kualitas pekerjaan. Koordinasi antara pelaksana, kelompok tani, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan unsur pendukung lainnya perlu terus diperkuat.

Program lainnya adalah pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) yang dilaksanakan di 13 kabupaten/kota.

Dari pagu anggaran sebesar Rp11,66 miliar, realisasi kegiatan telah mencapai Rp6,34 miliar atau sekitar 54 persen.

Pengerjaan fisik JUT tersebar di Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Timur, Pidie Jaya, Aceh Barat Daya (Abdya), Simeulue, Aceh Tamiang, Aceh Barat, dan Aceh Jaya.

Pembangunan JUT dinilai penting untuk mendukung akses petani menuju lahan pertanian, sekaligus mempermudah mobilisasi sarana produksi maupun hasil panen.

Dengan akses yang lebih baik, diharapkan biaya distribusi hasil pertanian dapat ditekan dan aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan sentra produksi pertanian semakin meningkat.

Safrizal menegaskan bahwa percepatan program Kementan di Aceh tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, TNI, kelompok tani serta seluruh unsur terkait.

“Kami berharap perguruan tinggi, kelompok tani, TNI, dan pemerintah daerah terus bersinergi. Dengan kolaborasi lintas sektor, manfaat program ini akan segera dirasakan petani dan memperkuat ketahanan pangan Aceh,” katanya.

Ia meminta masing-masing pihak memastikan program yang telah direncanakan dapat diselesaikan sesuai target waktu. Di sisi lain, kualitas pekerjaan juga harus menjadi perhatian agar infrastruktur dan hasil program dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Menurutnya, capaian realisasi anggaran memang menjadi salah satu indikator pelaksanaan program, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana anggaran tersebut menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain percepatan, Safrizal juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi maupun berbagai kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran negara.

Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam memastikan setiap tahapan pekerjaan dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

“Ini penting, bukan hanya sebagai kewajiban memenuhi keterbukaan informasi publik, tapi dengan transparansi semua pihak bisa ambil bagian dalam kerja percepatan rehab rekon,” pungkas Safrizal.

Ia berharap seluruh program Kementan yang sedang berjalan di Aceh dapat diselesaikan secara tepat waktu, tepat sasaran dan berkualitas. Dengan demikian, investasi pemerintah di sektor pertanian tidak hanya tercermin dalam besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga menghasilkan peningkatan produktivitas, memperbaiki infrastruktur pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Percepatan tersebut sekaligus diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan Aceh dan mendukung proses pemulihan serta pembangunan kembali sektor pertanian di berbagai wilayah yang membutuhkan penanganan.