ACEHINDEPENDENT.COM – Stunting masih menjadi masalah prioritas nasional, prevalensi balita stunting Kota Langsa berdasarkan SSGI tahun 2022 adalah sebesar 22.1%.
Pj Walikota Langsa, Syaridin, saat pembukaan Diseminasi Audit Kasus Stanting (AKS) I Kota Langsa, Kamis (14/9), menyebutkan angka ini sudah turun dari tahun sebelumnya dimana prevalensi stunting Kota Langsa tahun 2021 sebesar 25,5%.
Menurutnya, pencapaian penurunan prevalensi stunting Kota Langsa ini menjadi terbaik kedua se-Provinsi Aceh. Untuk Provinsi Aceh sendiri angka prevalensi stunting pada tahun 2022 masih sebesar, 31,2%, dan nasional sebesar 21,6%.
Selama empat tahun terakhir, upaya percepatan penurunan stunting telah diarahkan untuk mencapai target prevalensi 14% pada tahun 2024. Lebih dari itu, upaya ini bukan semata tentang penurunan angka prevalensi, melainkan juga tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Upaya kita saat ini akan menentukan mutu generasi penerus bangsa, yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan dan pembangunan Indonesia di masa depan. Oleh karena itu percepatan penurunan stunting harus dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi sinergi dan sikronisasi dengan kementerian / lembaga, Pemerintah Provinsi Aceh, maupun Pemerintah Kota Langsa,” katanya.
Dia menambahkan Pemerintah Kota Langsa telah melaksanakan audit kasus stunting dengan melibatkan tim teknis dan tim pakar. Tim pakar audit kasus stunting Kota Langsa yang terdiri dari dokter spesialis anak, ahli gizi, dan dokter kandungan. Berdasarkan hasil audit kasus stunting di Kota Langsa tercatat beberapa hal yang menjadi penyebab masih tingginya stunting di Kota Langsa.
Kepala Dinas DP3A2KB kota Langsa, Amrawati menambahkan berdasarkan peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Telah Ditetapkan 5 (lima) Strategi Nasional Dalam Percepatan Penurunan Stunting.
Kelima strategi dimaksud adalah, katanya, peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
“Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat serta penguatan dan pengembangan sistem, data informasi, riset dan inovasi,” sebut Amrawati.
Sementara itu, Kepala perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim menambahkan bahwa gambaran stunting di Aceh tidak lepas dari visinya Indonesia generasi emas dengan berdaulat adil dan makmur dengan target bagaimana untuk menghilangkan kelaparan sesuai dengan program yang ingin dicapai.
“Kita akan menuju bonus demografi 2045 tidak lepas bagaimana generasi-generasi unggul yang sekarang capaian target menjadi prioritas. Kunci Indonesia emas presiden memberi tanggung jawab kita semua keluarga muda yg berkualitas membangun keluarga merupakan pondasi kemajuan bangsa,” katanya. (RA)
