Tujuh Muda-Mudi Pesta Miras dan Seks Diserahkan ke Kejari
Baca SelengkapnyaBanda Aceh – Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Teuku Umar (UTU) periode 2020–2021, Syafyuzal Helmi, mengajak seluruh mahasiswa di Aceh untuk mengambil peran strategis sebagai garda terdepan dalam mengawal kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas daerah dari berbagai potensi gangguan sosial.
Menurut Syafyuzal, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah, namun dengan pendekatan yang konstruktif, berbasis data, dan mengedepankan kepentingan rakyat kecil.
“Mahasiswa Aceh harus hadir sebagai pengawal kebijakan yang pro-rakyat. Kritik tentu penting, tetapi harus disertai solusi dan keberpihakan terhadap masyarakat,” kata Syafyuzal dalam keterangannya, Senin, 25 Mei 2026.
Ia menilai, gerakan mahasiswa saat ini tidak cukup hanya berhenti pada aksi demonstrasi di jalanan. Lebih dari itu, mahasiswa dituntut mampu menghadirkan langkah nyata yang dapat membantu masyarakat, terutama dalam merespons persoalan pelayanan publik.
Salah satu contoh yang disoroti Syafyuzal adalah polemik layanan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang sempat memicu keresahan masyarakat. Menurutnya, persoalan tersebut seharusnya tidak hanya disikapi dengan kritik, tetapi juga langkah konkret berupa pendampingan dan penyaluran aspirasi warga.
Untuk itu, ia mengimbau mahasiswa di Aceh agar membentuk posko pengaduan masyarakat bagi warga yang mengalami hambatan dalam memperoleh layanan kesehatan. Posko tersebut dinilai dapat menjadi wadah untuk menghimpun data, mendokumentasikan persoalan di lapangan, sekaligus menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah.
“Mahasiswa harus menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Ketika ada persoalan pelayanan publik, kita hadir membantu masyarakat mencari solusi, bukan sekadar menyampaikan kritik,” ujarnya.
Selain mengawal kebijakan publik, Syafyuzal juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan stabilitas sosial di Aceh. Ia mengajak mahasiswa untuk tidak mudah terprovokasi oleh kepentingan sempit yang dapat memecah belah masyarakat.
Menurutnya, semangat gerakan mahasiswa harus diarahkan untuk memperkuat pembangunan Aceh melalui pengawasan partisipatif terhadap anggaran dan kebijakan pemerintah agar benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Perjuangan mahasiswa adalah memperbaiki keadaan, memastikan kebijakan berpihak kepada rakyat, serta menjaga daerah tetap aman dan kondusif demi masa depan Aceh yang lebih baik,” pungkasnya. (R)
