Prediksi Paling Akurat Liga - Liga Asia, Eropa ada di sini! lengkap, tajam, dan bikin kamu selalu update
Baca SelengkapnyaACEH INDEPENDENT, JAKARTA – Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tidak lagi dapat mengandalkan pola reaktif berupa pemadaman setelah api muncul. Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo mendorong perubahan menuju multi-approach policing yang menggabungkan prediksi, pencegahan, teknologi, masyarakat, ekologi, respons kedaruratan, penegakan hukum dan komunikasi krisis.
Strategi tersebut disampaikan dalam pembekalan 322 personel Satgas Edukasi, Penyuluhan dan Pencegahan Karhutla gelombang kedua di Lapangan Bhara Daksa STIK PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta, Senin (7/9/2026). Sebanyak 322 personel tersebut terdiri dari 64 peserta Sespimti, 207 peserta Sespimmen, 29 peserta SPPK dan 22 pendamping yang ditugaskan selama 10 hari ke Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Sebelumnya, 189 peserta didik telah lebih dahulu diberangkatkan.
Wakapolri menegaskan bahwa para peserta harus melakukan pembelajaran sekaligus audit terhadap manajemen penanganan Karhutla di lapangan, bukan sekadar memberikan penyuluhan.
Dalam pendekatan predictive policing, data hotspot, cuaca, muka air tanah, gambut, dan teknologi seperti drone serta AI harus diintegrasikan. Hingga 6 September 2026, tercatat 113.616 hotspot dengan luas lahan terbakar mencapai 202.010 hektare di 38 provinsi. Dari total tersebut, 23.228 titik telah diverifikasi sebagai titik api, 26.302 titik belum terverifikasi, dan 64.086 titik bukan titik api, sementara pemadaman dilakukan pada 18.085 titik.
Aspek ekologi juga menjadi perhatian penting, khususnya gambut. Data SiTMAT KLH per 6 September menunjukkan muka air tanah sangat rawan di Kalteng -143 cm, Kalbar -163 cm, Sumsel -231,1 cm, Kaltim -142,6 cm, Riau -209 cm dan Kaltara -137 cm. Pengelolaan tata air seperti sekat kanal, embung, dan sumur bor menjadi keharusan.
Melalui collaborative policing, penanganan melibatkan lintas instansi mulai dari pusat hingga daerah dan tingkat tapak, termasuk Bhabinkamtibmas, Babinsa, MPA, hingga korporasi. Terkait penegakan hukum, hingga 6 September 2026 tercatat 200 laporan polisi dengan 138 tersangka dan luas areal perkara 8.637,35 hektare yang mencakup perkara perorangan maupun korporasi.
Selain itu, komunikasi krisis juga ditekankan mengingat periode 1 Agustus–6 September 2026 tercatat 117.022 penyebutan di ruang digital dengan jangkauan 1,67 miliar tayangan. Transformasi penanganan Karhutla ini diarahkan pada tiga perubahan fundamental: dari reaktif menjadi antisipatif, individual menjadi individual dan korporasi, serta sektoral menjadi multi-stakeholder.
Ikuti acehindependent di Google News
Dapatkan berita acehindependent terbaru dan terpercaya langsung melalui Google News.
Buka Google News
