ACEHINDEPENDENT.COM, ACEH – WALHI Aceh: Banjir Besar 10 Kabupaten adalah Bencana Ekologis, Bukan Sekadar Musibah Alam, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menegaskan bahwa banjir besar yang melanda sedikitnya 10 kabupaten di Aceh bukanlah peristiwa alam biasa. Lembaga ini menyebutnya sebagai bencana ekologis yang muncul akibat kerusakan lingkungan yang dibiarkan berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penanganan serius.
Direktur WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, mengatakan pemerintah telah gagal mengendalikan kerusakan kawasan hulu dan hanya fokus pada langkah-langkah reaktif di bagian hilir.
“Ini bukan musibah alam. Ini bencana ekologis akibat buruknya tata kelola lingkungan hidup. Hutan digunduli, sungai dangkal, bukit dikeruk. Pemerintah masih sibuk membangun tanggul, bukan menghentikan akar bencananya,” ujar Ahmad Shalihin dalam keterangannya kepada Aceh Online, Kamis (27/11/2025).
Kerusakan Hulu Dinilai Jadi Akar Masalah
Menurut WALHI, kerusakan paling parah terjadi pada sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS), terutama DAS Krueng Peusangan yang berdampak langsung pada wilayah Aceh Utara dan Bireuen. Deforestasi, perluasan perkebunan sawit, pembalakan liar, pembukaan jalan baru, hingga konsesi tambang disebut sebagai faktor utama hilangnya penyangga ekologis.
Ketika hujan dengan intensitas tinggi turun, tidak ada lagi hutan yang mampu menahan air sehingga aliran permukaan meningkat tajam dan membawa lumpur serta material kayu ke wilayah hilir.
“Sungai-sungai kita sudah tidak berfungsi. Sedimentasi ekstrem membuat daya tampungnya runtuh. Begitu hujan deras datang, air langsung melompat ke pemukiman,” tambahnya.
PETI Disebut Makin Brutal Dua Tahun Terakhir
WALHI juga menyoroti aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang semakin masif dalam dua tahun terakhir. Tebing sungai digali, bukit dibelah, dan aliran air menjadi keruh akibat limbah tambang.
Hasil pemetaan WALHI menunjukkan 99 persen lokasi PETI berada di kawasan DAS, mempercepat kerusakan hulu dan membuat bencana kian sulit dikendalikan.
Peringatan WALHI untuk Pemerintah
WALHI mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan infrastruktur hilir seperti tanggul atau kolam retensi tidak akan menyelesaikan persoalan apabila kerusakan ekosistem di hulu terus terjadi.
Banjir berulang yang kini terjadi di berbagai kabupaten, menurut mereka, adalah sinyal kuat bahwa Aceh tengah menghadapi krisis ekologis yang memerlukan kebijakan jangka panjang, bukan sekadar respons darurat.(**)
