Tujuh Muda-Mudi Pesta Miras dan Seks Diserahkan ke Kejari
Baca SelengkapnyaMEULABOH – Keputusan Pemerintah Aceh terkait pembagian tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) menuai sorotan tajam dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya setelah daerah yang dipimpinnya menjadi satu-satunya kabupaten yang tidak memperoleh tambahan anggaran dari total Rp 824 miliar yang dialokasikan.
Kondisi ini dinilai janggal, mengingat hampir seluruh kabupaten/kota di Aceh mendapatkan tambahan dana dengan berbagai pertimbangan, termasuk dampak bencana. Ironisnya, Aceh Barat justru dikategorikan sebagai daerah yang tidak terdampak bencana, sehingga tidak masuk dalam prioritas penerima tambahan anggaran tersebut.
Padahal, menurut Bupati Tarmizi, pemerintah daerah sebelumnya telah dilibatkan secara aktif dalam proses pendataan kerusakan pascabencana. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait indikator dan mekanisme penilaian yang digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).
“Kami sangat terkejut dengan keputusan ini. Seharusnya ada penjelasan yang transparan kepada publik. Apa indikator yang digunakan, bagaimana rumus pembagiannya, dan mengapa Aceh Barat tidak termasuk?” ujar Tarmizi dengan nada tegas, Sabtu (18/4/2026).
Akibat dari kebijakan tersebut, Aceh Barat hanya memperoleh tambahan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sebesar sekitar Rp 1,09 miliar. Jumlah ini dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan total penyesuaian anggaran DOKA sebesar Rp 75 miliar yang dibagikan ke seluruh kabupaten/kota di Aceh.
Tarmizi menegaskan bahwa ketimpangan ini berpotensi menghambat sejumlah program pembangunan di Aceh Barat, terutama yang berkaitan dengan pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik. Ia juga mengingatkan bahwa keadilan dalam distribusi anggaran merupakan hal mendasar dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Lebih lanjut, Bupati berharap Pemerintah Aceh segera memberikan klarifikasi resmi terkait kebijakan tersebut. Transparansi dinilai penting agar tidak menimbulkan spekulasi maupun ketidakpercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan anggaran.
“Kami tidak menuntut lebih, tapi kami meminta keadilan. Jika memang ada dasar yang kuat, sampaikan kepada publik secara terbuka. Jangan sampai daerah merasa diperlakukan tidak adil,” tambahnya.
Situasi ini pun menjadi perhatian berbagai kalangan di Aceh Barat. Sejumlah tokoh masyarakat menilai perlunya evaluasi terhadap mekanisme distribusi anggaran agar lebih objektif dan berbasis data yang akurat.
Di tengah upaya pembangunan dan pemulihan pascabencana yang masih berlangsung di berbagai daerah, keputusan ini menjadi ujian bagi Pemerintah Aceh dalam memastikan prinsip keadilan dan transparansi tetap terjaga dalam setiap kebijakan fiskal yang diambil.(**)
