ACEHINDEPENDENT.COM, Banda Aceh – Akhiri tambang ilegal atau bencana mengintai?, Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P., menghadiri Deklarasi Green Policing sekaligus penandatanganan komitmen bersama untuk mencegah praktik pertambangan ilegal di Aceh. Kegiatan yang digelar di Aula Mapolda Aceh, Kamis (2/10/2025), ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor antara pemerintah, aparat keamanan, akademisi, dan masyarakat guna menjaga kelestarian lingkungan serta mendorong pembangunan berkelanjutan di Tanah Rencong.
Dalam sambutannya, Pangdam IM menegaskan bahwa persoalan lingkungan hidup tidak dapat ditangani secara parsial. Menurutnya, akhiri tambang ilegal praktik tambang ilegal tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga berpotensi menimbulkan bencana alam, korban jiwa, hingga konflik sosial.
“Alam adalah anugerah besar yang harus kita jaga. Tambang ilegal akan merusak hutan, memicu tanah longsor, banjir, bahkan mengancam nyawa. Dampaknya merembet pada sektor ekonomi, sosial, hingga stabilitas keamanan. Karena itu, menjaga lingkungan adalah tanggung jawab semua pihak, bukan hanya aparat,” tegas Mayjen Joko Hadi Susilo.
Ia menambahkan, Green Policing merupakan panggilan moral sekaligus gerakan kolektif untuk menyelamatkan potensi alam Aceh demi generasi mendatang. “Deklarasi ini bukan sekadar simbolis, melainkan komitmen nyata untuk memastikan pembangunan Aceh berjalan dengan prinsip keberlanjutan dan kepedulian lingkungan,” ujarnya.
Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, S.E., yang turut hadir, menilai konsep Green Policing sebagai tonggak penting dalam menjaga kelestarian alam. Ia menegaskan bahwa aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) telah menimbulkan kerusakan serius, mengancam kehidupan masyarakat, hingga memicu konflik horizontal.
“Aceh kaya dengan hutan, air, dan mineral. Namun tambang ilegal justru merusak tatanan sosial dan mengikis kearifan lokal. Karena itu, pemerintah mendukung penuh langkah Polda Aceh melalui Green Policing yang tidak hanya menekankan penegakan hukum, tetapi juga edukasi dan kolaborasi lintas elemen. Aktivitas pertambangan harus legal, berizin, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah menekankan bahwa tambang ilegal tak lagi bisa ditoleransi. “Polri Aceh akan mengambil peran sebagai penengah dengan pendekatan persuasif dan edukatif, namun tetap tegas dalam penegakan hukum. Kita ingin kesejahteraan masyarakat tetap terjaga tanpa merusak alam yang menjadi warisan generasi mendatang,” ujarnya.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Aceh, Kombes Pol. Zulhir Destrian, menjelaskan langkah konkret yang telah dilakukan, antara lain berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai solusi legal. “Kami juga memperketat pengawasan distribusi BBM agar tidak disalahgunakan untuk aktivitas tambang ilegal. Penindakan di lapangan memang penuh tantangan, sehingga WPR menjadi solusi agar masyarakat tetap memiliki ruang ekonomi yang legal dan aman,” jelasnya.
Acara ditutup dengan pembacaan serta penandatanganan Deklarasi Green Policing oleh Wakil Gubernur Aceh, Pangdam IM, Kapolda Aceh, akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur Forkopimda. Deklarasi tersebut memuat lima komitmen utama: menolak segala bentuk pertambangan tanpa izin, mendukung sosialisasi dampak negatif tambang liar, mendorong pembentukan WPR, berbagi informasi valid terkait aktivitas PETI, serta menegakkan hukum secara terpadu dan berkelanjutan.
Turut hadir Rektor Universitas Syiah Kuala Prof. Dr. Ir. Marwan, Rektor UIN Ar-Raniry Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., Wakapolda Aceh, pejabat Forkopimda, ulama, dan pimpinan SKPA. Dengan adanya deklarasi ini, diharapkan seluruh elemen mulai dari pemerintah hingga masyarakat gampong bersatu menjaga kelestarian lingkungan Aceh demi masa depan yang hijau, aman, dan sejahtera.
