Tujuh Muda-Mudi Pesta Miras dan Seks Diserahkan ke Kejari
Baca SelengkapnyaACEH BESAR – Tangis dan kebingungan menyelimuti Darwina, seorang ibu rumah tangga berstatus janda asal Kecamatan Darussalam, Aceh Besar. Di tengah kepanikan memikirkan kondisi anak semata wayangnya yang mengalami cedera serius pada pergelangan tangan, ia justru harus menghadapi persoalan administrasi layanan kesehatan yang membuat pengobatan anaknya tidak bisa langsung ditanggung.
Peristiwa itu bermula pada Senin subuh, 11 Mei 2026. Anak perempuan Darwina yang masih berusia 15 tahun mengalami kecelakaan saat hendak menunaikan salat Subuh di masjid pesantren tempat ia menimba ilmu, yakni Pesantren Omar Diyan.
Saat berjalan menuju masjid, korban terjatuh hingga mengalami cedera pada bagian pergelangan tangan. Kondisi tangan korban disebut bergeser dan diduga mengalami cedera cukup serius sehingga membutuhkan penanganan medis segera.
Darwina mengaku baru mendapat kabar dari pihak ustazah pesantren beberapa saat setelah kejadian. Mendengar anaknya terluka, ia langsung dilanda kepanikan dan berusaha mencari jalan agar putrinya segera mendapatkan pertolongan.
“Tadi subuh dia mau salat ke masjid di pesantrennya. Terkilir jatuh, pergelangan tangan bergeser. Jam delapan dibawa ke rumah sakit daerah Aceh Besar oleh ustazahnya. Tidak diterima katanya alat ronsen tidak ada, lalu dioper ke Rumah Sakit Ibnu Sina,” kata Darwina dengan suara lirih.
Namun perjuangan keluarga itu tidak berhenti sampai di sana. Setelah dari rumah sakit daerah, korban kembali diarahkan ke rumah sakit lain karena keterbatasan fasilitas dan layanan dokter spesialis orthopedi.
“Kemudian ustazahnya menghubungi kami katanya di Ibnu Sina tidak masuk orthopedi,” ujarnya.
Karena kondisi tangan korban terus terasa sakit dan membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, keluarga akhirnya membawa anak tersebut ke RSUD dr Zainoel Abidin (RSZA) Banda Aceh. Namun harapan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang ditanggung justru kembali menemui hambatan.
Pihak rumah sakit meminta keluarga melengkapi surat rujukan dari Puskesmas Darussalam sesuai domisili pasien. Darwina pun berusaha mengurus seluruh persyaratan yang diminta agar anaknya bisa segera ditangani.
Akan tetapi, sesampainya di puskesmas, keluarga kembali dibuat bingung karena status ekonomi mereka tercatat dalam kategori desil 8+, yang menyebabkan pelayanan tidak langsung dapat ditanggung sebagaimana yang mereka harapkan.
“Kami ke ZA langsung ke administrasi cek. Sebab kata sekda masih bisa dilayani di ZA. Namun kenyataan di lapangan tidak sesuai yang diberitakan. Keluar surat berbayar,” ungkapnya.
Di tengah kondisi ekonomi yang terbatas, Darwina mengaku tidak memiliki banyak pilihan. Sebagai seorang ibu tunggal, ia hanya ingin anaknya segera mendapat penanganan medis terbaik agar kondisi tangannya tidak semakin parah.
Meski harus membayar sendiri biaya pemeriksaan, ia akhirnya tetap melanjutkan proses ronsen demi mengetahui kondisi sebenarnya dari cedera yang dialami sang anak.
“Karena kami sudah terlanjur di ZA ya, kami lanjutkan ronsennya walau berbayar. Karena kami butuh hasil ronsen untuk penanganan tangan anak kami yang terkilir, sekarang masih di ZA menunggu hasil ronsen,” katanya.
Hingga kini, keluarga masih menunggu hasil pemeriksaan ronsen untuk memastikan apakah cedera tersebut hanya berupa pergeseran biasa atau terdapat patah tulang yang membutuhkan tindakan medis lanjutan.
Darwina berharap anaknya bisa segera pulih dan kembali belajar seperti biasa di pesantren. Ia juga berharap persoalan administrasi layanan kesehatan bagi masyarakat kecil dapat lebih dipermudah, terutama bagi warga yang sedang berada dalam kondisi darurat dan membutuhkan penanganan cepat.
Kisah yang dialami Darwina menjadi gambaran nyata bagaimana masyarakat kecil terkadang harus menghadapi proses panjang dan membingungkan di tengah situasi darurat kesehatan. Di saat keluarga hanya fokus menyelamatkan kondisi anak, persoalan status administrasi dan kategori desil justru menjadi hambatan yang menambah beban pikiran.
Sementara itu, perhatian publik terhadap persoalan layanan kesehatan dan akses masyarakat miskin kembali menjadi sorotan. Banyak warga berharap agar sistem pelayanan kesehatan dapat lebih berpihak kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama anak-anak dan keluarga kurang mampu yang sedang mengalami musibah.(**)
