Rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah SE itu juga dihadiri Ketua Satgas Nasional Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, serta sejumlah pejabat penting pusat dan daerah.
Widget Artikel Samping
Dalam kesempatan tersebut, Syech Muharram menegaskan bahwa di Aceh Besar telah berdiri 602 KDMP berbadan hukum dan siap beroperasi. Ia menyebut koperasi desa ini akan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat sekaligus benteng ketahanan pangan.
“Di Aceh Besar, 602 KDMP sudah kita siapkan dan siap menjalankan operasional. Harapan kita, koperasi ini benar-benar menjadi solusi nyata untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi desa,” ujarnya.
Bupati juga menyoroti pentingnya dukungan permodalan dari sektor perbankan, khususnya Bank Syariah Indonesia (BSI). Menurutnya, modal menjadi kunci agar koperasi dapat langsung menyerap hasil panen petani dan memberi nilai tambah bagi masyarakat.
“Kami berharap BSI segera merealisasikan dukungan anggaran. Dengan begitu, KDMP bisa langsung membeli gabah petani dan menyalurkan hasilnya dengan lebih adil,” ungkapnya.
Selain itu, ia mendorong agar aset-aset daerah yang belum produktif dapat dikelola oleh koperasi desa. “Aset yang selama ini terbengkalai sebaiknya diserahkan ke KDMP agar bisa memberi manfaat nyata untuk masyarakat,” tegasnya.
Sebelumnya, Wagub Aceh Fadhlullah melaporkan bahwa di seluruh Aceh telah terbentuk 6.497 KDMP, namun baru 75 yang beroperasi penuh. Ia menekankan pentingnya mengarahkan dana desa yang mencapai Rp49,1 triliun dalam sepuluh tahun terakhir untuk mendorong kemandirian gampong.
“KDMP bukan hanya wadah ekonomi, tetapi motor penggerak desa untuk memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan memberdayakan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Satgas Nasional Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah. Menurutnya, KDMP akan menjadi jalur utama penyerapan gabah petani serta distribusi bantuan pangan.
“Kalau koperasi desa sudah berjalan, gabah petani bisa langsung diserap koperasi. Koperasi yang membayar, lalu Bulog membeli dari koperasi. Dengan begitu, desa akan mandiri,” tegasnya.
Rapat tersebut juga dihadiri Wamendagri Bima Arya, Kepala Badan Pangan Nasional, anggota DPR RI Nazaruddin Dekgam, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, Sekda Aceh, para bupati/wali kota, sejumlah kepala SKPA, serta Plt Kadiskopukmdag Aceh Besar, Drs Sulaimi MSi.
Ikuti acehindependent di Google News
Dapatkan berita acehindependent terbaru dan terpercaya langsung melalui Google News.
Buka Google News