Bupati Haili dan Ketua DPRK Minta Keringanan Kredit kepada Bank Aceh Syariah dan BSI Cabang Takengon

Bencana yang berlangsung hampir dua pekan telah melumpuhkan sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat. Akses jalan masih banyak yang terputus, distribusi logistik terhambat, dan masyarakat secara keseluruhan kehilangan mata pencaharian.

Kondisi ini menyebabkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ikut terganggu, termasuk dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit.

Dalam surat tersebut, Bupati Haili meminta pihak perbankan memberikan dispensasi dan penundaan pembayaran angsuran, terutama bagi masyarakat yang mengambil Kredit Usaha Rakyat (KUR). Langkah ini dilakukan agar beban masyarakat tidak semakin berat di tengah kondisi pemulihan pascabencana yang penuh tantangan.

Dispensasi yang diminta meliputi relaksasi pembayaran untuk berbagai kalangan, mulai dari ASN, TNI, Polri, pelaku UMKM, hingga masyarakat umum yang terdampak langsung akibat terhentinya aktivitas ekonomi. Pemerintah menilai bahwa dukungan dari sektor perbankan sangat penting demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

Selain memberikan ruang bagi masyarakat untuk pulih, kebijakan ini juga diharapkan dapat menjaga kelangsungan usaha kecil dan menengah yang selama ini menjadi Tulang punggung perekonomian daerah. Dengan adanya penundaan pembayaran kredit, pelaku usaha dapat kembali fokus memulihkan kegiatan ekonomi mereka tanpa tekanan finansial jangka pendek.

Surat permintaan kebijakan keringanan kredit tersebut juga mendapatkan dukungan legislatif. Ketua DPRK Aceh Tengah, Fitriana, turut menandatangani surat tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendorong pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.

Pemerintahan Aceh Tengah berharap pihak perbankan dapat merespons secara cepat dan positif demi keberlanjutan pemulihan ekonomi. Dengan kolaborasi pemerintah daerah, legislatif, dan perbankan, roda perekonomian masyarakat Tanah Gayo diharapkan dapat kembali bergerak ke arah yang lebih baik. []