Tujuh Muda-Mudi Pesta Miras dan Seks Diserahkan ke Kejari
Baca SelengkapnyaBANDA ACEH — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang mulai berlaku 1 Mei 2026 merupakan langkah strategis untuk memastikan program tersebut tepat sasaran dan berkelanjutan.
Menurut Muzakir Manaf, perubahan skema pembiayaan JKA dilakukan agar bantuan kesehatan dari pemerintah benar-benar difokuskan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.
“Penyesuaian ini bukan untuk mengurangi layanan, tetapi memastikan bahwa bantuan pemerintah tepat sasaran dan dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan,” ujar Muzakir Manaf.
Dalam kebijakan terbaru ini, Pemerintah Aceh menetapkan bahwa masyarakat pada kategori ekonomi sejahtera atau desil 8 hingga 10 tidak lagi ditanggung dalam program JKA. Sementara itu, masyarakat desil 1 hingga 5 tetap dijamin melalui skema JKN PBI, dan desil 6 hingga 7 tetap menjadi tanggungan JKA Aceh.
Muzakir Manaf juga menegaskan bahwa pemerintah tetap memberikan perhatian penuh terhadap pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien dengan kondisi penyakit berat atau katastropik.
“Untuk kasus-kasus berat seperti cuci darah dan penyakit katastropik lainnya, tetap dijamin. Ini komitmen pemerintah agar tidak ada masyarakat yang terabaikan dalam kondisi darurat kesehatan,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan fiskal daerah sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Aceh. Dengan sistem yang lebih terarah, diharapkan pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih optimal.
Gubernur juga mengimbau masyarakat untuk memahami perubahan kebijakan tersebut serta memastikan status kepesertaan mereka sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung kebijakan ini demi terciptanya sistem jaminan kesehatan yang adil, efektif, dan berkelanjutan di Aceh,” pungkasnya.(*)
