Dari Sabang ke Andaman: Ketika Posisi Aceh Menjadi Penting dalam Geopolitik Indo-Pasifik

Kedekatan geografis ini bukan sekadar fakta di peta. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dan India telah berupaya menerjemahkan kedekatan tersebut menjadi kerja sama konektivitas yang lebih nyata.

Pada Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi kembali memperkuat hubungan strategis kedua negara. Pertemuan bilateral yang berlangsung di Jakarta pada 7 Juli 2026 membahas berbagai bidang kerja sama dan menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia–India.

Dalam perkembangan hubungan tersebut, konektivitas Aceh dengan Kepulauan Andaman dan Nicobar kembali mendapatkan perhatian. Pemerintah Aceh menyebut bahwa dalam kunjungan PM Modi pada Juli 2026, kedua negara kembali mendorong pengembangan Pelabuhan Sabang sebagai salah satu penghubung strategis Indonesia–India. Dalam pidatonya di hadapan DPR RI, Modi juga menggunakan ungkapan “Dari Sabang sampai Nicobar” untuk menggambarkan kedekatan geografis dan peluang kerja sama kedua negara.

Bagi Aceh, perkembangan ini bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Kerja sama konektivitas Aceh dengan Andaman dan Nicobar telah dirintis sejak 2018. Setelah adanya *Joint Statement on Strategic Comprehensive Partnership* Indonesia–India, dibentuk *Joint Task Force on Andaman & Nicobar Islands–Aceh Connectivity*. Pertemuan pertama berlangsung di Banda Aceh pada 7 Desember 2019, sedangkan pertemuan kedua dilaksanakan di Port Blair, India, pada 19 Desember 2022. Pertemuan tersebut membahas perdagangan dan investasi, konektivitas, pariwisata, pengembangan infrastruktur pelabuhan di sekitar Sabang, sumber daya laut, perikanan, serta hubungan antarmasyarakat.

Pemerintah Indonesia sebelumnya juga telah menempatkan konektivitas Sabang–Andaman dan Nicobar sebagai salah satu peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan bahwa konektivitas tersebut diarahkan pada sektor udara dan laut yang dapat mendukung pariwisata, kelautan, dan perikanan. Pemerintah Aceh juga pernah mendorong pembukaan rute penerbangan Banda Aceh atau Sabang menuju Port Blair, sementara konektivitas laut menjadi bagian penting dalam pembahasan kerja sama tersebut.

Pada Juli 2026, pembahasan tersebut kembali mendapatkan momentum. Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk menindaklanjuti perkembangan kerja sama Indonesia–India dan mempersiapkan pembahasan lanjutan mengenai konektivitas Aceh dengan Andaman dan Nicobar. Salah satu agenda yang dibahas adalah persiapan pertemuan ketiga *Joint Task Force* serta upaya mempercepat pembukaan jalur pelayaran langsung Aceh–Andaman dan Nicobar.

Namun, pembukaan konektivitas internasional tidak cukup hanya dengan adanya kapal dan pelabuhan. Pemerintah juga perlu memastikan kesiapan keselamatan pelayaran, kepabeanan, imigrasi, karantina, keamanan, serta berbagai regulasi perdagangan lintas negara.

Hal ini menjadi penting karena pemerintah sendiri sebelumnya telah mengidentifikasi regulasi sebagai salah satu tantangan dalam pengembangan konektivitas Sabang. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut bahwa berbagai regulasi di sektor perdagangan, transportasi, kelautan, dan perikanan perlu diselesaikan agar konektivitas Sabang dengan Andaman dan Nicobar dapat berkembang.

Di sinilah persoalan geopolitik menjadi penting bagi Aceh.

Geopolitik tidak hanya berbicara mengenai perebutan pengaruh antarnegara atau persoalan keamanan militer. Letak geografis juga dapat menentukan bagaimana suatu wilayah ditempatkan dalam hubungan ekonomi dan politik kawasan. Sabang berada di kawasan yang menghubungkan jalur Samudra Hindia dengan Selat Malaka. Karena itu, perkembangan yang terjadi di sekitar Sabang tidak hanya memiliki arti bagi Aceh, tetapi juga berkaitan dengan dinamika perdagangan dan konektivitas maritim yang lebih luas.

Dalam konteks hubungan Indonesia–India, posisi tersebut menjadi semakin relevan. Pemerintah Indonesia sejak 2021 telah membahas penguatan konektivitas Sabang dengan Kepulauan Andaman dan Nicobar melalui sektor laut dan udara. Konektivitas tersebut diarahkan untuk mendukung pariwisata, kelautan, dan perikanan sekaligus menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh.

Artinya, peluang Aceh bukan hanya soal menjadikan Sabang sebagai tempat kapal singgah. Jika konektivitas tersebut dapat direalisasikan dan dikelola secara efektif, terdapat peluang untuk mengembangkan perdagangan, logistik, pariwisata, perikanan, serta jasa kepelabuhanan. Pertemuan *Joint Task Force* Indonesia–India juga telah mengidentifikasi sejumlah potensi pengembangan investasi di Sabang, termasuk energi terbarukan serta sektor kelautan dan perikanan.

Namun, posisi strategis tidak otomatis berubah menjadi keuntungan ekonomi.

Aceh perlu menghindari kondisi ketika letaknya yang strategis hanya menjadi kebanggaan geografis tanpa diikuti kemampuan untuk memanfaatkannya. Infrastruktur pelabuhan harus siap, konektivitas transportasi perlu diperkuat, regulasi harus jelas, dan pelaku usaha lokal perlu memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam rantai perdagangan yang lebih luas.

Hal tersebut penting karena pengembangan konektivitas internasional membutuhkan koordinasi banyak pihak. Pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, BPKS, pelaku usaha, serta masyarakat lokal memiliki kepentingan yang saling berkaitan. Jika koordinasi tidak berjalan dengan baik, kedekatan geografis antara Aceh dan Andaman-Nicobar tidak dengan sendirinya menghasilkan aktivitas perdagangan yang berkelanjutan.

Yang tidak kalah penting adalah memastikan masyarakat Aceh tidak hanya menjadi penonton dari meningkatnya aktivitas ekonomi di wilayahnya sendiri.

Jika konektivitas Sabang–Andaman benar-benar berkembang, manfaatnya seharusnya dapat dirasakan melalui bertambahnya aktivitas usaha, peluang kerja, kesempatan bagi produk lokal, serta berkembangnya sektor jasa di Aceh. Dengan demikian, kerja sama internasional tidak berhenti pada pertemuan antarpemerintah, tetapi memiliki dampak yang dapat dirasakan di tingkat masyarakat.

Di sisi lain, meningkatnya arti strategis Aceh juga membawa tanggung jawab. Posisi yang berada di dekat jalur perdagangan internasional membuat isu keamanan maritim, pengawasan wilayah laut, keselamatan pelayaran, dan pengelolaan perbatasan menjadi semakin penting. Aceh bukan hanya memiliki peluang karena letaknya, tetapi juga perlu memiliki kapasitas untuk mengelola konsekuensi dari posisi tersebut.

Pada akhirnya, Sabang bukan sekadar titik paling barat Indonesia yang dikenal melalui Kilometer Nol. Dalam perkembangan geopolitik Indo-Pasifik, Sabang dapat dilihat sebagai salah satu pintu yang menghubungkan Indonesia dengan kawasan Samudra Hindia.

Kedekatan Aceh dengan Andaman dan Nicobar membuat batas geografis yang selama ini terlihat sebagai pemisah justru dapat menjadi penghubung. Laut yang dahulu dianggap sebagai jarak dapat berubah menjadi jalur perdagangan, mobilitas, dan kerja sama.

Namun, peluang tersebut tidak akan berjalan hanya karena Aceh memiliki posisi yang strategis. Letak geografis hanyalah modal awal. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat Aceh mengubah posisi tersebut menjadi konektivitas yang nyata, ekonomi yang berkembang, serta manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.

Karena itu, ketika perhatian kembali tertuju pada jalur dari Sabang menuju Andaman, pertanyaannya bukan lagi apakah Aceh memiliki posisi strategis. Pertanyaannya adalah seberapa siap Aceh memanfaatkan posisi tersebut.

Sebab dalam geopolitik, menjadi dekat dengan pusat perhatian adalah satu hal. Mampu mengubah kedekatan geografis menjadi konektivitas, kerja sama, dan manfaat bagi masyarakat adalah hal yang berbeda.