ACEH INDEPENDENT, JAKARTA – Dewan Pers dan Kemendagri Sepakat Atasi Maladministrasi Kerja Sama Media di Daerah, Dewan Pers dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat memperkuat tata kelola hubungan media dengan pemerintah daerah guna mengatasi berbagai praktik maladministrasi yang selama ini terjadi dalam kerja sama publikasi di daerah.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam audiensi Dewan Pers dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, mengatakan salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pola kerja sama media dengan pemerintah daerah yang kerap menyimpang, termasuk pemanfaatan wartawan untuk menjalankan fungsi kehumasan pemerintah.
Menurutnya, peningkatan kapasitas dan pendidikan wartawan perlu didukung melalui fasilitasi anggaran resmi pemerintah daerah agar fungsi pers sebagai pilar demokrasi yang independen dapat tetap terjaga.
Selain itu, Dewan Pers juga menyoroti maraknya media yang belum terverifikasi serta wartawan yang belum memiliki sertifikasi kompetensi.
Sebagai langkah konkret, Dewan Pers mengusulkan penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kemendagri sebagai payung hukum yang mengatur mekanisme, persyaratan, dan kriteria kerja sama media dengan pemerintah daerah. Model kerja sama serupa sebelumnya telah dilakukan Dewan Pers dengan sejumlah lembaga negara, seperti Polri, Kejaksaan Agung, TNI, Kementerian PPPA, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Menanggapi hal tersebut, Wamendagri Bima Arya menyatakan dukungannya dan menegaskan komitmen Kemendagri untuk lebih selektif dalam menjalin kerja sama dengan media massa.
Ia menginstruksikan agar jajaran humas Kemendagri maupun pemerintah daerah hanya bermitra dengan media yang memiliki legalitas jelas dan telah terverifikasi Dewan Pers.
“Kita memang harus bersama-sama agar tujuan peningkatan kapasitas ini berjalan baik,” ujar Bima Arya.
Bima juga meminta Dewan Pers mengambil langkah tegas sesuai ketentuan hukum terhadap praktik pemerasan yang dilakukan oleh oknum wartawan atau media yang tidak profesional.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri menegaskan media maupun wartawan yang tidak memiliki legalitas dan profesionalitas yang jelas tidak akan memperoleh akses terhadap anggaran publikasi pemerintah daerah yang bersumber dari APBD.
Kapuspen juga mendukung penyusunan MoU dengan menekankan pentingnya pembagian kewenangan yang jelas antara Kemendagri, pemerintah daerah, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Dalam pertemuan tersebut, Dewan Pers turut menyoroti praktik permintaan penghapusan (take down) berita secara sepihak oleh sejumlah pejabat daerah langsung kepada penyedia layanan hosting. Menurut Dewan Pers, tindakan tersebut bertentangan dengan mekanisme penyelesaian sengketa pers yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dewan Pers juga mencermati kecenderungan sebagian pemerintah daerah yang lebih memilih bekerja sama dengan kreator konten atau influencer dibandingkan media arus utama.
Sebagai tindak lanjut, Dewan Pers mendorong Kemendagri mengajak pemerintah daerah memfasilitasi program literasi media bagi aparatur sipil negara (ASN) serta mendukung pelaksanaan Survei Indeks Kemerdekaan Pers secara berkala.
Kedua pihak sepakat segera melakukan pembahasan teknis terkait ruang lingkup kerja sama, penyusunan kriteria kemitraan media, program peningkatan kapasitas jurnalis, serta pelaksanaan Survei Indeks Kemerdekaan Pers.(*)
