Dinsos Aceh Ikuti Audit BTT Penanganan Bencana Hidrometeorologi oleh BPKP

Widget Artikel Samping

ACEH INDEPENDENT, BANDA ACEH – Dinas Sosial Aceh menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Audit Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan bencana hidrometeorologi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh. Kegiatan ini berlangsung di Kantor BPKP Aceh, Selasa (6/1/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Rapat koordinasi tersebut membahas audit dengan tujuan tertentu terhadap pengelolaan anggaran BTT penanganan bencana hidrometeorologi tahun 2025. Audit ini bertujuan memastikan penggunaan anggaran telah sesuai ketentuan, efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat terdampak bencana.

Widget Artikel Samping

Plt Kepala Dinas Sosial Aceh, Chaidir, S.E., M.M, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik pelaksanaan audit yang dilakukan oleh BPKP Aceh. Menurutnya, audit ini merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan sekaligus pembelajaran bagi perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran penanganan bencana.

“Kami di Dinas Sosial Aceh sangat mendukung audit ini. Ini bukan hanya soal pemeriksaan administrasi, tetapi juga upaya bersama untuk memastikan bahwa bantuan yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran,” ujar Chaidir.

Ia menegaskan bahwa Dinas Sosial Aceh berkomitmen penuh untuk bersikap terbuka dan kooperatif selama proses audit berlangsung. Seluruh dokumen pendukung, data penyaluran bantuan, serta laporan pertanggungjawaban disiapkan secara lengkap guna mendukung kelancaran audit.

“Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip yang terus kami jaga, terutama karena anggaran ini menyangkut langsung hajat hidup masyarakat korban bencana. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, jajaran Dinas Sosial Aceh juga memaparkan realisasi penggunaan BTT, khususnya yang berkaitan dengan penyaluran bantuan logistik, bantuan jatah hidup, dan dukungan kebutuhan dasar lainnya bagi korban bencana hidrometeorologi di berbagai daerah di Aceh.

Sementara itu, perwakilan BPKP Aceh menegaskan bahwa audit dengan tujuan tertentu ini juga berfungsi sebagai bentuk pendampingan agar pengelolaan anggaran penanganan bencana ke depan semakin tertib, efisien, dan sesuai dengan prinsip good governance.

Melalui rapat koordinasi ini, Dinas Sosial Aceh berharap sinergi antara pemerintah daerah dan aparat pengawasan internal negara dapat semakin kuat. Dengan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan profesional, penanganan bencana di Aceh diharapkan dapat berjalan lebih optimal serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.(**)