Tujuh Nama Masuk Bursa Calon Sekda Aceh

Meski dipercaya menjalankan tugas sebagai Sekda, Taufik tetap berstatus sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh. Dengan demikian, penunjukan tersebut belum mengubah status jabatan definitifnya di lingkungan Pemerintah Aceh.

Di tengah kondisi tersebut, sejumlah nama mulai mencuat dalam pembicaraan informal mengenai siapa yang dinilai memiliki kapasitas untuk menduduki kursi Sekda Aceh secara definitif.

Berdasarkan penelusuran Dialeksis melalui jaringan informasi di Jakarta, sedikitnya terdapat tujuh nama yang mulai diperbincangkan dalam bursa tersebut.

Ketujuh nama itu adalah Drs. H. Alhudri, M.M.; Amrullah M. Ridha, S.Sos., M.Sc.; Dr. H. Bakri Siddiq, S.E., M.Si.; Dr. T. Aznal Zahri, S.STP., M.Si.; Dr. Ir. Zulkifli, M.Si.; Drs. Muhammad Diwarsyah, M.Si.; serta Taufik, S.T., M.Si.

Nama-nama tersebut dinilai memiliki latar belakang yang cukup beragam. Sebagian dikenal sebagai birokrat senior yang telah lama berkarier di lingkungan Pemerintah Aceh, sementara lainnya memiliki pengalaman di pemerintahan pusat maupun pengalaman memimpin daerah.

Informasi mengenai bursa tersebut diperoleh dari sumber yang mengetahui perkembangan dinamika pemerintahan Aceh. Sumber tersebut disebut memiliki kedekatan dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem.

Dalam sebuah pertemuan di Jakarta beberapa waktu lalu, sumber tersebut mengungkapkan bahwa nama-nama yang beredar masih berada pada tahap pembicaraan dan penjajakan.

Karena proses penentuan Sekda Aceh belum sampai pada keputusan resmi, sumber tersebut meminta agar identitasnya tidak dipublikasikan.

Alhudri Jadi Salah Satu Nama yang Mencuat

Salah satu nama yang cukup menonjol dalam bursa tersebut adalah Alhudri. Birokrat senior ini bukan sosok baru dalam struktur pemerintahan Aceh.

Alhudri sebelumnya pernah dipercaya menjalankan tugas sebagai Plt Sekda Aceh pada Februari 2025. Pengalaman tersebut membuat namanya kembali diperbincangkan ketika posisi Sekda Aceh kembali mengalami perubahan.

Dalam perjalanan kariernya, Alhudri telah menduduki berbagai jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Aceh. Ia pernah dipercaya sebagai Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Kerja Sama.

Pengalamannya tidak hanya berada pada jabatan struktural pemerintahan provinsi. Karier birokrasi Alhudri juga ditempa sejak berada di pemerintahan kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah.

Seiring perjalanan karier, ia kemudian dipercaya memimpin sejumlah institusi penting, di antaranya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, Dinas Sosial Aceh, hingga Dinas Pendidikan Aceh.

Pengalaman pemerintahan daerah juga menjadi bagian dari rekam jejaknya. Alhudri pernah menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Bupati Aceh Tengah serta Penjabat Bupati Gayo Lues.

Dengan pengalaman lintas sektor dan pernah berada di sejumlah posisi strategis, Alhudri dinilai memiliki modal birokrasi yang cukup kuat apabila nantinya masuk dalam proses seleksi Sekda Aceh.

Amrullah M. Ridha Bawa Pengalaman Pemerintah Pusat

Selain Alhudri, nama Amrullah M. Ridha juga mulai disebut dalam pembicaraan mengenai calon Sekda Aceh.

Berbeda dengan sejumlah nama yang lebih banyak dikenal dari lingkungan birokrasi Pemerintah Aceh, Amrullah memiliki pengalaman yang cukup kuat di pemerintahan pusat.

Ia tercatat berkarier di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP). Dalam perjalanan tugasnya, Amrullah pernah dipercaya menduduki posisi Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu aspek yang membuat namanya diperhitungkan dalam bursa calon Sekda Aceh. Sebab, posisi Sekda bukan hanya membutuhkan kemampuan administratif, tetapi juga kemampuan membangun koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Kendati demikian, hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai siapa yang akan ditetapkan sebagai Sekda Aceh definitif.

Nama-nama yang beredar masih sebatas bagian dari dinamika dan penjajakan. Proses resmi pengisian jabatan Sekda Aceh tentunya akan mengikuti mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Posisi Sekda sendiri memiliki peran sangat strategis dalam roda pemerintahan daerah. Sekda menjadi salah satu figur utama dalam memastikan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah berjalan efektif, program pembangunan terlaksana, serta kebijakan gubernur dapat diterjemahkan ke dalam kerja birokrasi.

Karena itu, siapa pun yang nantinya dipercaya menduduki jabatan tersebut akan menghadapi tantangan besar, terutama dalam menjaga kesinambungan pemerintahan dan memperkuat koordinasi antara Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta pemerintah pusat.

Untuk saat ini, tujuh nama tersebut masih berada dalam radar pembicaraan. Perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada proses resmi yang dilakukan Pemerintah Aceh dan pihak-pihak berwenang dalam menentukan Sekda Aceh definitif.

Catatan: Informasi mengenai tujuh nama tersebut masih merupakan dinamika bursa dan penjajakan, bukan keputusan resmi penetapan Sekda Aceh.(**)