Tujuh Muda-Mudi Pesta Miras dan Seks Diserahkan ke Kejari
Baca SelengkapnyaBanda Aceh – Kebijakan Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, kembali menjadi sorotan publik. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 yang membatasi cakupan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dinilai menuai kontroversi karena dianggap bertentangan dengan Qanun Kesehatan yang selama ini menjadi landasan utama pelayanan kesehatan di Tanah Rencong.
Sejumlah kalangan menilai, kebijakan tersebut seharusnya dapat ditinjau ulang bahkan dicabut, mengingat JKA bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan hak dasar seluruh rakyat Aceh. Qanun Kesehatan yang telah disusun sebelumnya menegaskan bahwa akses terhadap layanan kesehatan merupakan hak universal tanpa membedakan status ekonomi masyarakat.
Penerapan pembatasan JKA hanya bagi masyarakat miskin dinilai tidak sejalan dengan semangat awal pembentukan program tersebut. JKA sejak awal dirancang sebagai sistem jaminan kesehatan yang inklusif, yang memungkinkan seluruh warga Aceh mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, baik mereka yang berada dalam kondisi ekonomi lemah maupun yang tergolong mampu.
Kebijakan ini juga dinilai mengabaikan konteks historis Aceh. Qanun Kesehatan lahir sebagai bagian dari upaya rekonstruksi sosial pascakonflik antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia. Dalam proses itu, sektor kesehatan dan pendidikan menjadi pilar penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pengamat kebijakan publik menilai, menyamakan JKA dengan program subsidi atau bantuan sosial merupakan kekeliruan mendasar. Berbeda dengan subsidi bahan bakar atau bantuan langsung tunai yang memang ditargetkan bagi kelompok tertentu, JKA justru dirancang sebagai sistem perlindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh rakyat Aceh.
Di sisi lain, alasan keterbatasan anggaran yang menjadi dasar pembatasan program ini juga dipertanyakan. Pemerintah Aceh dinilai masih memiliki sejumlah opsi untuk menjaga keberlanjutan JKA tanpa harus mengurangi cakupan penerima manfaat. Salah satunya melalui efisiensi anggaran di sektor lain yang dinilai tidak langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Langkah penghematan yang dapat dilakukan antara lain dengan memangkas tunjangan prestasi kerja pejabat eselon, mengurangi biaya perjalanan dinas, hingga menekan belanja operasional yang tidak mendesak. Kebijakan realokasi anggaran semacam ini dinilai lebih bijak dibandingkan membatasi akses layanan kesehatan masyarakat.
Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat Aceh pascabencana juga menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Dampak dari Banjir besar Sumatra 2025 telah menyebabkan banyak masyarakat kelas menengah mengalami penurunan ekonomi secara signifikan. Jika pembatasan JKA tetap diberlakukan, kelompok ini berpotensi kehilangan akses terhadap layanan kesehatan yang sebelumnya mereka nikmati.
Situasi ini dinilai dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Padahal, selama ini sosok Mualem dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan luas masyarakat dikhawatirkan akan menciptakan jarak antara pemerintah dan warga.
Di tengah dinamika tersebut, berbagai pihak berharap Pemerintah Aceh dapat mengambil langkah bijak dengan mengevaluasi kembali kebijakan pembatasan JKA. Transparansi dalam pengelolaan anggaran serta keberpihakan pada kepentingan rakyat menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan program yang telah menjadi salah satu kebanggaan Aceh tersebut.
JKA bukan sekadar program, melainkan simbol komitmen pemerintah dalam menjamin hak dasar masyarakat. Oleh karena itu, menjaga keberlanjutannya tanpa diskriminasi menjadi tanggung jawab bersama demi masa depan Aceh yang lebih adil dan sejahtera.(**)
