Tujuh Muda-Mudi Pesta Miras dan Seks Diserahkan ke Kejari
Baca SelengkapnyaJAKARTA – Polemik mengenai anggaran pengadaan sapi kurban Presiden RI Prabowo Subianto yang disebut mencapai sekitar Rp100 miliar terus menjadi perhatian publik. Di tengah perdebatan yang berkembang di ruang publik, Menteri Agama RI sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, memberikan tanggapan tegas terkait substansi dari ibadah kurban yang menurutnya harus dilihat dari manfaat sosial yang dirasakan masyarakat.
Berbicara di kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (28/5/2026), Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Idul Adha bukan semata persoalan angka, besaran anggaran, atau polemik administratif, melainkan momentum berbagi untuk memastikan masyarakat, terutama kelompok kurang mampu, dapat menikmati makanan bergizi pada hari raya.
Menurut Nasaruddin, semangat Idul Adha pada hakikatnya memiliki misi kemanusiaan yang sama dengan Idul Fitri. Jika pada Idul Fitri umat Islam diwajibkan menunaikan zakat fitrah guna memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan pokok masyarakat, maka Idul Adha hadir untuk melengkapi kebutuhan tersebut melalui distribusi protein hewani dalam bentuk daging kurban.
Ia menekankan bahwa nilai paling penting dari ibadah kurban bukan terletak pada siapa pemberinya ataupun seberapa besar nominal yang dikeluarkan, melainkan sejauh mana manfaat itu sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Tujuan utama Idul Adha adalah memastikan tidak ada masyarakat yang kelaparan saat hari raya,” demikian garis besar pesan yang disampaikan Menag dalam keterangannya di Masjid Istiqlal.
Dalam pandangan Nasaruddin, daging kurban merupakan simbol solidaritas sosial. Karena itu, distribusinya tidak boleh dipersempit hanya pada kelompok tertentu. Ia menegaskan bahwa penerima manfaat kurban dapat berasal dari berbagai lapisan masyarakat tanpa membedakan agama, suku, ataupun golongan.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa nilai kemanusiaan dalam ibadah kurban jauh lebih penting dibanding perdebatan politik yang muncul di ruang publik.
Sebelumnya, sorotan masyarakat muncul setelah pemerintah mengungkap jumlah bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto mencapai 1.098 ekor dengan nilai anggaran sekitar Rp100 miliar. Informasi tersebut disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, yang menjelaskan bahwa pengadaan hewan kurban tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pos Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres).
Menurut Juri, program bantuan sapi kurban bukan hal baru karena telah berlangsung sejak pemerintahan sebelumnya sebagai bentuk perhatian negara terhadap masyarakat di berbagai daerah agar dapat merasakan suasana Idul Adha dan menikmati daging kurban bersama.
Ia menjelaskan bahwa harga sapi berbeda-beda di tiap wilayah karena dipengaruhi faktor bobot hewan, lokasi pembelian, serta kondisi pasar di daerah masing-masing. Dari total 1.098 ekor sapi, ratusan di antaranya disalurkan ke pemerintah daerah, sementara sisanya diperuntukkan bagi lembaga pendidikan, pondok pesantren, tokoh agama, serta masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah juga menegaskan bahwa bantuan hewan kurban melalui Banmaspres tidak dapat dipersepsikan sebagai kurban pribadi Presiden. Juri menuturkan bahwa Presiden Prabowo tetap melaksanakan ibadah kurban pribadi menggunakan dana pribadi yang disalurkan langsung kepada masyarakat secara terpisah.
Di tengah perdebatan mengenai penggunaan APBN, Nasaruddin Umar mengajak masyarakat melihat persoalan secara lebih substansial. Baginya, esensi Idul Adha adalah memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang hidup dalam keterbatasan ekonomi.
Momentum kurban, kata dia, harus menjadi pengingat bahwa keberkahan hari raya tidak hanya diukur dari kemeriahan perayaan, tetapi juga dari senyum masyarakat kecil yang dapat menikmati makanan layak bersama keluarga.
Dengan demikian, polemik mengenai anggaran sapi kurban Presiden dinilai seharusnya tidak mengaburkan tujuan utama dari ibadah kurban itu sendiri, yakni berbagi, memperkuat persaudaraan, dan memastikan tidak ada warga yang merasakan kelaparan di hari besar keagamaan.(**)
