Pemerintah Pusat dan Aceh Bahas Bendera, Dana Otsus, dan Tanah Wakaf Blang Padang

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) berkomitmen mengedepankan dialog konstruktif bersama Pemerintah Aceh untuk mencari solusi atas sejumlah persoalan strategis terkait kekhususan Aceh. Tiga isu utama yang menjadi pembahasan meliputi penyelesaian persoalan Bendera Aceh, keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus), serta kepastian status tanah wakaf Lapangan Blang Padang. Foto/Istimewa
Widget Artikel Samping

Prediksi Paling Akurat Liga - Liga Asia, Eropa ada di sini! lengkap, tajam, dan bikin kamu selalu update

Baca Selengkapnya

ACEH INDEPENDENT,  JAKARTA – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) berkomitmen mengedepankan dialog konstruktif bersama Pemerintah Aceh untuk mencari solusi atas sejumlah persoalan strategis terkait kekhususan Aceh. Tiga isu utama yang menjadi pembahasan meliputi penyelesaian persoalan Bendera Aceh, keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus), serta kepastian status tanah wakaf Lapangan Blang Padang.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Aceh yang berlangsung di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2026).

Bacaan Lainnya
Widget Artikel Samping

“Kami memohon agar pembahasan terkait Bendera Aceh, Dana Otsus, maupun persoalan tanah wakaf Blang Padang segera dituntaskan agar tidak berlarut-larut,” tegas Mualem.

Dalam pembahasan tersebut, Pemerintah Pusat juga menyepakati keberlanjutan Dana Otsus sebagai instrumen penting untuk menopang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Selain itu, pemerintah turut menaruh perhatian terhadap penyelesaian status tanah wakaf Lapangan Blang Padang dengan mengedepankan kepastian hukum serta tetap menghormati kekhususan Aceh.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh, sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan kekhususan Aceh.(**)

Ikuti acehindependent di Google News

Dapatkan berita acehindependent terbaru dan terpercaya langsung melalui Google News.

Buka Google News

Pos terkait