KOTA JANTHO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar kembali meraih Penghargaan Anugerah Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2024 tingkat Kabupaten dari Ombudsman Republik Indonesia.
Penghargaan tersebut berdasarkan keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 252 tahun 2024 tentang hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berhasil masuk dengan nilai kepatuhan publik mencapai 90,23 dan meraih predikat kategori kualitas tertinggi (A) pada zona hijau.
Pengumuman Penghargaan tersebut diumum langsung pada acara Penganugerahan Penghargaan Anugerah Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024 melalui via video zoom yang berlangsung di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (14/11/2024).
Dalam sambutannya, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menerangkan bahwa penilaian kepatuhan merupakan bentuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Adapun tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan upaya pencegahan maladministrasi. Selain itu, penilaian kepatuhan menjadi tolok ukur terhadap evaluasi dan penguatan pengawasan internal melalui atasan langsung. “Penyelenggara pelayanan publik harus mematuhi standar yang telah ditetapkan dalam regulasi,” katanya.
Partisipasi masyarakat menjadi modal dan aset penting dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pembangunan. Masyarakat tidak lagi menjadi objek, namun sudah berperan sebagai subjek pembangunan.
Di samping itu, penyelenggara pelayanan publik harus memberikan pelayanan yang berkualitas dengan mengacu pada standar pelayanan publik, di antaranya pelayanan yang tepat, murah, mudah, terjangkau, dan berkualitas. “Menuju pelayanan efisiensi dan efektivitas yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Pj Bupati Muhammad Iswanto SSTP MM yang mengikuti melalui via video Zoom, mengaku bersyukur atas penghargaan yang diraih Pemkab Aceh Besar. Menurutnya, penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus berupaya meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Penghargaan ini bukanlah hasil yang instan, tetapi merupakan buah dari proses panjang yang melibatkan waktu, tenaga, dan kolaborasi berbagai pihak.
“Saya mengapresiasi setiap upaya yang telah dilakukan dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat,” ungkap Muhammad Iswanto
Lebih lanjut, pada tahun 2024, penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan terhadap 25 Kementerian, 14 Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, 98 Pemerintah Kota dan 416 Pemerintah Kabupaten.
“Alhamdulillah, dari 416 Pemerintah Kabupaten, Pemkab Aceh Berhasil masuk ke zona hijau dengan meraih nilai 90,23 dan kategori A (berkualitas tertinggi), Capaian tersebut menjadi peningkatan yang membanggakan, karena dibandingkan pada tahun 2023 Pemkab Aceh hanya meraih nilai pada ketegori (B) kualitas tinggi,” pungkas Muhammad Iswanto.
Ia menambahkan, pelayanan publik menjadi bagian prioritas program reformasi birokrasi yang menjadi atensi Pemkab Aceh Besar dalam menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan. Hasil penilaian Ombudsman menjadi gambaran potret pelayanan publik di Aceh Besar secara komprehensif.
“Harapannya, ikhtiar yang dijalankan dapat meningkatkan mutu pelayanan publik di Kabupaten Aceh Besar,” imbuhnya.
Adapun yang mendampingi Pj Bupati pada saat mengikuti Zoom Meeting Penganugerahan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Playanan Publik 2024 yaitu, Asisten III Sekdakab, Kadis Kesehatan, Plt Kadis Sosial, Kepala DPMPTSP Aceh Besar, Kapus Ingin Jaya, Kapus Darul Imarah, Disdikbud Aceh Besar, dan Kabag Organisasi Setdakab Aceb Besar.(**)
