Pemko Banda Aceh Perkuat Tata Kelola Gampong, Hasilkan Tujuh Kesepakatan Strategis

Tujuh kesepakatan itu mencakup peningkatan kapasitas aparatur gampong, penguatan kelembagaan, evaluasi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), penertiban aset, pendataan Pendapatan Asli Gampong (PAG), pelaksanaan Program Gampong Ramadhan 2027, serta penguatan pendampingan terhadap pemberdayaan masyarakat.

Salah satu perhatian utama dalam rapat tersebut adalah peningkatan kapasitas Tuha Peut Gampong (TPG). DPMG berkomitmen melaksanakan sosialisasi dan pelatihan guna meningkatkan pemahaman serta kemampuan TPG dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Selain itu, DPMG juga akan memberikan pendampingan kepada para keuchik dalam mengevaluasi perkembangan BUMG. Langkah ini dilakukan agar pengelolaan badan usaha milik gampong berjalan sesuai ketentuan, semakin profesional, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam aspek pengelolaan aset, rapat menegaskan pentingnya penertiban dan inventarisasi seluruh aset gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para keuchik diminta menjalankan tanggung jawab dalam menjaga, mengelola, dan memastikan keberadaan aset di wilayah masing-masing.

Pendataan dan inventarisasi Pendapatan Asli Gampong (PAG) juga menjadi perhatian serius. Pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel sehingga setiap potensi pendapatan dapat diketahui dengan jelas serta dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan gampong.

Rapat koordinasi tersebut turut menyepakati pelaksanaan Program Gampong Ramadhan 2027 di seluruh gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh. Program ini diharapkan menjadi salah satu upaya memperkuat kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat sekaligus meningkatkan keterlibatan warga dalam berbagai kegiatan positif selama bulan suci Ramadhan.

Tidak kalah penting, setiap program yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2027 diharapkan benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Program yang direncanakan harus memiliki manfaat nyata dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga.

Di bidang pemberdayaan keluarga dan masyarakat, DPMG juga berkomitmen melanjutkan pendampingan terhadap Tim Penggerak PKK. Pendampingan tersebut sekaligus diarahkan untuk membantu mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi di tingkat gampong.

Melalui tujuh kesimpulan hasil rapat koordinasi tersebut, DPMG bersama para camat, keuchik, dan TPG diharapkan dapat memperkuat kerja sama serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Sinergi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan maupun penganggaran, tetapi juga dapat dilaksanakan secara efektif dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Dengan tata kelola yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel, gampong diharapkan mampu berkembang menjadi wilayah yang mandiri, produktif, serta memiliki daya saing.

Penguatan pemerintahan gampong pada akhirnya menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan Kota Banda Aceh yang lebih maju dan berkelanjutan.