Pergantian Sekda Aceh, Mualem Didorong Perkuat Komunikasi dengan DPRA

Dalam beberapa waktu terakhir, hubungan kerja antara Sekda Aceh dan pimpinan DPRA disebut-sebut kurang harmonis. Kondisi itu menjadi perhatian karena Sekda memiliki posisi yang sangat penting dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, terutama dalam mengoordinasikan jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Sekda juga memiliki peran strategis sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Posisi tersebut membuat Sekda berada pada titik penting dalam pembahasan dan penyelarasan kebijakan anggaran bersama DPRA.

Karena itu, komunikasi yang terbuka, intensif, dan konstruktif antara Sekda dengan pimpinan serta anggota DPRA menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan berbagai program pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan target dan kepentingan masyarakat.

Dinamika hubungan eksekutif dan legislatif dalam beberapa waktu terakhir semakin mendapat perhatian publik seiring munculnya berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan dan koordinasi lintas lembaga. Di antaranya terkait penanganan pascabanjir, kebijakan anggaran, hingga keberlanjutan dan penguatan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

Berbagai persoalan tersebut membutuhkan kesamaan persepsi antara Pemerintah Aceh dan DPRA. Sebab, kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas tidak cukup hanya diselesaikan melalui jalur birokrasi, tetapi juga membutuhkan dukungan politik dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan lembaga legislatif.

Dalam konteks itu, pergantian Sekda Aceh dinilai dapat menjadi momentum untuk melakukan konsolidasi internal sekaligus membangun kembali pola hubungan kerja yang lebih sehat antara Pemerintah Aceh dan DPRA.

Pergantian pejabat, dengan demikian, diharapkan tidak berhenti pada perubahan figur semata. Lebih jauh, langkah tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperbaiki mekanisme koordinasi pemerintahan agar tidak terjadi hambatan komunikasi yang dapat berdampak terhadap pelayanan publik maupun pelaksanaan program pembangunan.

“Ini bukan soal siapa menang atau kalah. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan berjalan efektif, komunikasi dengan DPRA membaik, dan seluruh energi diarahkan untuk kepentingan masyarakat Aceh,” ujar sumber yang memahami dinamika pemerintahan Aceh namun meminta identitasnya tidak disebutkan, Minggu (23/8).

Menurutnya, tantangan pemerintahan Aceh ke depan membutuhkan figur Sekda yang tidak hanya kuat dari sisi administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai pihak.

Sekda Aceh harus mampu menjembatani kepentingan gubernur dengan jajaran SKPA sekaligus membangun hubungan kerja yang konstruktif dengan DPRA. Kemampuan melakukan konsolidasi menjadi semakin penting karena berbagai kebijakan strategis pemerintah membutuhkan dukungan anggaran dan pembahasan bersama legislatif.

Figur Sekda yang memiliki kemampuan komunikasi dan negosiasi yang baik diharapkan dapat mengurangi potensi gesekan antarlembaga. Dengan hubungan kerja yang lebih harmonis, pembahasan berbagai agenda pemerintahan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Di sisi lain, DPRA juga memiliki peran penting dalam memastikan jalannya pemerintahan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Karena itu, hubungan yang baik antara eksekutif dan legislatif bukan berarti menghilangkan fungsi kritis masing-masing lembaga, melainkan membangun pola kerja yang saling menghormati kewenangan.

Hubungan yang sehat justru diperlukan agar kritik, masukan, dan pengawasan dari legislatif dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, sementara program-program yang dinilai penting bagi masyarakat dapat memperoleh dukungan politik dan anggaran yang memadai.

Pergantian Sekda Aceh pun kini menjadi perhatian karena publik menantikan sosok yang akan dipilih Mualem untuk mengisi posisi strategis tersebut. Figur yang ditunjuk akan menghadapi tantangan untuk segera melakukan konsolidasi birokrasi sekaligus membangun komunikasi dengan pimpinan DPRA.

Kebutuhan tersebut menjadi semakin penting di tengah berbagai agenda pembangunan dan persoalan masyarakat Aceh yang membutuhkan keputusan cepat serta koordinasi lintas sektor.

Mualem diharapkan dapat memilih sosok yang tidak hanya memiliki kapasitas dan pengalaman birokrasi, tetapi juga mampu menjadi komunikator dan mediator yang efektif. Sekda mendatang diharapkan dapat bekerja sebagai penghubung yang kuat antara gubernur, SKPA, dan DPRA.

Jika komunikasi antara ketiga unsur tersebut berjalan baik, berbagai kebijakan pemerintah diharapkan dapat dirumuskan dan dilaksanakan dengan lebih terarah. Sebaliknya, apabila persoalan komunikasi kembali menjadi kendala, dikhawatirkan dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program strategis.

Pada akhirnya, pergantian Sekda Aceh diharapkan menjadi awal dari konsolidasi pemerintahan yang lebih kuat. Kepentingan politik, birokrasi, dan kelembagaan perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih besar, yakni memastikan pemerintahan Aceh bekerja efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian, perhatian publik kini tidak hanya tertuju pada siapa yang akan menggantikan M. Nasir, tetapi juga bagaimana figur baru tersebut mampu membawa suasana kerja yang lebih komunikatif, solid, dan produktif antara Pemerintah Aceh dan DPRA.(**)