Tujuh Muda-Mudi Pesta Miras dan Seks Diserahkan ke Kejari
Baca SelengkapnyaACEH – Bantuan kemanusiaan dari masyarakat Aceh yang berada di Malaysia hingga kini masih belum dapat disalurkan ke daerah terdampak banjir di Aceh. Sedikitnya 500 hingga 600 ton logistik dilaporkan tertahan di 20 titik pengumpulan di Malaysia sejak 17 Desember 2025, tanpa kejelasan izin pengiriman dan alokasi transportasi dari pemerintah pusat.
Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Luwa Nanggroe, Abu Salam, menilai lambannya penanganan bantuan tersebut mencerminkan rendahnya sense of crisis pemerintah pusat di tengah kondisi darurat yang masih berlangsung di Aceh. Ia menyebut, alih-alih fokus pada penyelamatan korban, pemerintah justru sibuk dengan agenda seremonial dan perdebatan istilah.
“Wilayah terdampak masih terisolir. Ada warga yang kelaparan dan kedinginan. Tapi yang kita lihat justru perdebatan semantik yang tidak menyelamatkan nyawa,” kata Abu Salam dalam keterangannya.
Bantuan yang tertahan tersebut bernilai puluhan miliar rupiah, terdiri dari beras, minyak goreng, mi instan, selimut, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya. Seluruh logistik itu, menurut Abu Salam, telah siap diberangkatkan sejak lama, namun terhambat karena belum adanya izin resmi serta kapal pengangkut dari pemerintah pusat.
Hal senada disampaikan Ketua Sabena Komuniti Aceh Malaysia, Saiful Bahri, yang akrab disapa Bos Pon. Ia mengungkapkan bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya telah menjanjikan pengiriman kapal untuk membawa bantuan tersebut.
“Pak Tito menyampaikan akan dikirim kapal secepatnya. Tapi sampai hari ini, hampir satu bulan, belum ada satu pun ruang bagi kami untuk mengirimkan barang-barang ini,” ujar Saiful Bahri.
Ia mengingatkan bahwa sebagian besar bahan makanan memiliki masa simpan terbatas, sehingga keterlambatan pengiriman berisiko menyebabkan bantuan rusak sebelum sampai ke tangan korban.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyebut bencana di Sumatera sebagai prioritas nasional. Namun Abu Salam menilai istilah tersebut tidak memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana.
“Dalam undang-undang hanya dikenal bencana nasional dan bencana daerah. Tidak ada istilah prioritas nasional. Jangan sampai perdebatan istilah lebih penting daripada nyawa manusia yang sedang sekarat,” tegasnya.
Memasuki hari ke-46 sejak bencana terjadi, data menunjukkan dampak banjir masih sangat serius. Tercatat 1.182 orang meninggal dunia, 145 orang dinyatakan hilang, dan 238.627 jiwa masih mengungsi. Bahkan, empat kabupaten di Aceh terpaksa memperpanjang status tanggap darurat hingga 22 Januari 2026 karena banyak wilayah masih terisolir dan dilaporkan terdapat korban meninggal akibat kelaparan serta kedinginan.
Di luar persoalan distribusi bantuan, Abu Salam juga menyoroti akar masalah banjir yang menurutnya bukan semata-mata bencana alam. Ia menyebut praktik illegal logging dan penebangan liar yang berlangsung bertahun-tahun telah merusak daya dukung lingkungan Aceh.
“Ini bukan lagi bencana alam. Ini bencana yang diciptakan oleh keserakahan dan ketidakdisiplinan pemerintah dalam menjaga kekayaan alam,” ujarnya.
Meski demikian, KPA Luwa Nanggroe mengklaim tetap bergerak membantu korban. Hingga saat ini, organisasi tersebut telah menyalurkan sekitar 65 ton logistik ke sejumlah wilayah terdampak sejak awal bencana.
Abu Salam berharap pemerintah pusat segera membuka jalur resmi dan menyediakan transportasi agar ratusan ton bantuan dari masyarakat Aceh di Malaysia dapat segera masuk dan meringankan penderitaan para korban banjir di Tanah Rencong.(**)
