Tiga Perkara Kericuhan Damai Aceh Diproses, Tiga Orang Disebut Jadi Tersangka

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa insiden yang sempat menyita perhatian publik Aceh itu tidak berhenti pada penanganan keamanan di lapangan, tetapi telah berlanjut ke proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum.

Namun, dalam perkembangan terbaru ini terdapat dua informasi yang perlu dibedakan, yakni tiga perkara yang sedang ditangani penyidik dan tiga orang tersangka yang disebut telah ditetapkan dalam perkara tersebut.

Kedua informasi itu berasal dari sumber yang berbeda. Sementara itu, hingga kini Polda Aceh belum memberikan keterangan resmi secara lengkap mengenai konstruksi masing-masing perkara, jumlah keseluruhan tersangka, serta pasal yang disangkakan.

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk Muharuddin, mengatakan pihaknya memperoleh informasi bahwa sedikitnya ada tiga perkara yang sedang diperiksa oleh penyidik Ditreskrimum Polda Aceh.

Ketiga perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pembakaran sepeda motor, pencopotan lambang Garuda di kompleks Pendopo Gubernur Aceh, serta pengibaran bendera Bulan Bintang.

Penanganan masing-masing perkara disebut dilakukan oleh unit berbeda di lingkungan Ditreskrimum Polda Aceh.

Perkara dugaan pembakaran sepeda motor ditangani Unit Jatanras. Sementara dugaan pencopotan lambang Garuda di Pendopo Gubernur Aceh diperiksa Unit I Keamanan Negara.

Adapun perkara terkait pengibaran bendera Bulan Bintang disebut ditangani Unit II Harda.

Sebagian pihak yang diperiksa dalam rangkaian perkara tersebut juga disebut telah menjalani penahanan di Polda Aceh.

Tiga Orang Disebut Telah Jadi Tersangka

Informasi lain mengenai perkembangan penanganan hukum disampaikan praktisi hukum Muhammad Zubir.

Zubir menyebut dirinya saat ini mendampingi tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga orang tersebut disebut terdiri atas dua warga Aceh Besar dan satu warga Banda Aceh.

“Yang kita dampingi ada tiga. Mereka langsung ditetapkan jadi tersangka,” kata Zubir, Jumat (21/8/2026).

Menurut Zubir, ketiga orang yang didampinginya diduga terlibat dalam aksi perusakan dan pembakaran yang terjadi setelah pelaksanaan zikir dan doa bersama di Masjid Raya Baiturrahman.

Dari tiga orang tersebut, ada yang diduga berkaitan dengan perkara pembakaran sepeda motor. Sementara pihak lainnya disebut dikaitkan dengan dugaan pencopotan lambang Garuda yang berada di kompleks Pendopo Gubernur Aceh.

Meski demikian, informasi tersebut belum dapat menjadi gambaran menyeluruh mengenai jumlah tersangka dalam seluruh rangkaian perkara. Sebab, Polda Aceh belum mengumumkan secara resmi apakah tiga orang yang disebut Zubir merupakan keseluruhan tersangka atau hanya bagian dari pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Polda Aceh Belum Buka Rincian Lengkap

Dengan perkembangan tersebut, dapat dipastikan bahwa insiden kericuhan pada 15 Agustus 2026 telah masuk ke ranah penegakan hukum.

Namun, sejumlah pertanyaan penting masih menunggu penjelasan resmi dari Polda Aceh.

Hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang merinci jumlah keseluruhan tersangka dalam setiap perkara, identitas atau inisial para tersangka, pasal yang dikenakan, barang bukti yang telah diamankan, maupun hubungan masing-masing tersangka dengan peristiwa yang sedang disidik.

Kejelasan mengenai hal tersebut menjadi penting agar publik memperoleh gambaran utuh mengenai proses hukum yang berjalan sekaligus menghindari munculnya informasi simpang siur di tengah masyarakat.

Apalagi, insiden 15 Agustus berlangsung dalam suasana yang berkaitan dengan peringatan 21 tahun Damai Aceh, sebuah momentum yang memiliki makna historis dan emosional bagi masyarakat Aceh.

Rangkaian peristiwa tersebut kemudian berkembang menjadi kericuhan di sejumlah titik. Sejumlah tindakan yang diduga melanggar hukum kini menjadi objek pemeriksaan aparat.

Di sisi lain, proses hukum diharapkan tetap berjalan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Setiap orang yang diperiksa juga memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dan menjalani proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi masyarakat Aceh, perkembangan ini menjadi penanda bahwa insiden yang terjadi pada 15 Agustus tidak lagi sebatas persoalan keamanan atau kericuhan massa, melainkan telah memasuki proses hukum yang akan menentukan pertanggungjawaban masing-masing pihak berdasarkan peran dan bukti yang ditemukan penyidik.

Karena itu, publik masih menunggu keterangan resmi Polda Aceh mengenai perkembangan penyidikan, termasuk jumlah tersangka sebenarnya, perkara yang menjerat masing-masing tersangka, pasal yang disangkakan, serta tahapan hukum selanjutnya.

Untuk sementara, dua informasi yang telah muncul perlu ditempatkan secara proporsional: sedikitnya tiga perkara sedang ditangani Ditreskrimum Polda Aceh, sementara tiga orang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.

Keduanya belum dapat disamakan sebagai jumlah keseluruhan tersangka sampai Polda Aceh memberikan penjelasan resmi dan lengkap kepada publik.(**)