Wakili Pemkab Aceh Besar, Farhan AP Ikuti Penguatan Program Pencegahan AIDS, TBC, dan Malaria

Farhan AP mengatakan, keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Aceh dan daerah lainnya, khususnya dalam mendukung perencanaan program kesehatan yang terarah dan berkelanjutan.

“Penanganan AIDS, TBC, dan malaria membutuhkan perhatian bersama. Koordinasi lintas sektor sangat penting agar upaya pencegahan, deteksi dini, dan pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih efektif serta menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” ujar Farhan.

Ia juga menekankan pentingnya perencanaan yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat, sehingga program yang disusun dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dengan dukungan pembiayaan yang sesuai.

“Melalui kegiatan ini, kita berharap ada penguatan koordinasi dan pertukaran informasi yang dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan serta pelaksanaan program kesehatan,” tambahnya.

Sementara itu, mewakili Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, ST, M.Si, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Ferdiyus, SKM, M.Kes, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa AIDS, TBC, dan malaria masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang berdampak tidak hanya terhadap individu, tetapi juga terhadap kondisi sosial dan ekonomi keluarga serta masyarakat.

“Pencegahan dan pengendalian program ATM merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, hingga mitra pembangunan,” kata Ferdiyus.

Ia menegaskan bahwa program ATM perlu diintegrasikan secara konsisten ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Menurut Ferdiyus, perencanaan program harus didasarkan pada data dan kebutuhan riil, termasuk kondisi kelompok rentan, capaian pelayanan, kesenjangan layanan, wilayah prioritas, serta ketersediaan sumber daya. Penganggaran juga perlu mendukung kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan deteksi dini.

“Monitoring dan evaluasi harus menjadi bagian utama dalam pengelolaan program untuk menilai capaian, mengidentifikasi hambatan, dan memastikan pelayanan yang lebih baik,” ujarnya.

Ferdiyus turut menyoroti pentingnya penerapan social contracting atau kontrak sosial untuk memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat sipil, komunitas, kader kesehatan, dan penyedia layanan berbasis masyarakat.

Menurutnya, pelaksanaan kontrak sosial harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, dengan target, indikator kinerja, pelaporan, serta pertanggungjawaban yang jelas. Kemitraan tersebut diharapkan mampu memperkuat edukasi, pencegahan, pendampingan, dan rujukan tanpa mengurangi tanggung jawab utama pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Ia juga mendorong penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), perluasan dukungan pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perbaikan sistem data, laboratorium, rujukan, dan pelayanan kesehatan primer.

Dalam kesempatan tersebut, Ferdiyus mengingatkan bahwa upaya pencegahan penyakit menular perlu dimulai dari lingkungan keluarga melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Keterlibatan keluarga, komunitas, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, media, dan dunia usaha dinilai penting untuk memperluas jangkauan upaya pencegahan.

Sebelumnya, Koordinator Program sekaligus Perwakilan Pengurus Wilayah Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) Provinsi Aceh, dr. Hj. Media Yulizar, MPH, dalam laporannya menyampaikan bahwa lokakarya tersebut menjadi wadah untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran sekaligus mempersiapkan perencanaan dan dokumen pelaksanaan anggaran untuk tahun berikutnya.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut turut menghadirkan narasumber dari Bappeda Provinsi Aceh, Inspektorat Aceh, dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Aceh untuk memberikan penguatan mengenai perencanaan, pengawasan, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

“Melalui pertemuan ini, kami berharap peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, sehingga program kesehatan dapat dijalankan sesuai ketentuan dan dipertanggungjawabkan dengan baik,” ujar Media Yulizar.

Materi lokakarya juga disampaikan oleh Sekretaris Badan Eksekutif ADINKES Pusat, Ir. Halik Sidik Djibran, ME.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah kabupaten dan kota diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor serta menjadikan hasil pembahasan sebagai bahan penyusunan rencana aksi yang terukur, dengan memperhatikan prioritas program, penanggung jawab, target waktu, sumber pembiayaan, dan indikator keberhasilan.

Partisipasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam lokakarya tersebut menjadi bagian dari koordinasi antar pemerintah daerah dalam mendukung penguatan perencanaan dan pembiayaan program kesehatan, khususnya dalam upaya pencegahan dan pengendalian AIDS, TBC, dan malaria di Aceh.