Tujuh Muda-Mudi Pesta Miras dan Seks Diserahkan ke Kejari
Baca SelengkapnyaBanda Aceh – Kondisi Provinsi Aceh pascabencana hingga kini masih jauh dari kata pulih sepenuhnya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2027 yang digelar di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (23/04/2026).
Dalam pemaparannya, Mualem menegaskan bahwa situasi di lapangan menunjukkan realitas yang masih memprihatinkan. Ia menggambarkan bahwa masyarakat di sejumlah wilayah, khususnya di daerah pedalaman, masih menghadapi keterbatasan akses akibat infrastruktur yang belum pulih. Jembatan yang rusak dan jalan yang belum diperbaiki menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi terhambat.
“Ini yang terjadi di lapangan Bapak, Ibu sekalian,” ujar Mualem di hadapan peserta Musrenbang, menegaskan bahwa kondisi riil belum sesuai dengan harapan pemulihan pascabencana.
Menurutnya, bantuan dari pemerintah pusat sejauh ini masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti sandang dan pangan. Meski penting, bantuan tersebut dinilai belum menyentuh kebutuhan yang lebih mendesak dalam jangka panjang, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur.
“Bantuan dari pusat boleh dikatakan di Aceh hanya baru mencukupi untuk sembako, untuk makan. Ini yang terjadi di lapangan,” jelasnya.
Ia menyoroti bahwa persoalan infrastruktur merupakan kunci utama dalam percepatan pemulihan. Tanpa akses jalan dan jembatan yang layak, distribusi barang, mobilitas masyarakat, hingga pelayanan publik menjadi terganggu. Bahkan, di beberapa wilayah terpencil, warga masih harus menggunakan rakit sederhana dan tali untuk menyeberangi sungai, kondisi yang dinilai sangat memprihatinkan di tengah upaya pembangunan yang terus digencarkan.
“Di pedalaman masih menggunakan rakit, tali untuk berjalan melewati sungai. Ini realita yang kita hadapi,” ungkap Mualem.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga memaparkan kebutuhan anggaran yang tidak sedikit untuk memulihkan Aceh secara menyeluruh. Diperkirakan, dana sebesar Rp 40 triliun dibutuhkan untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Namun, hingga saat ini, ketersediaan anggaran masih jauh dari cukup.
Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Tanpa dukungan maksimal dari pemerintah pusat, upaya percepatan pembangunan kembali infrastruktur dikhawatirkan akan berjalan lambat dan berdampak pada pemulihan ekonomi masyarakat.
Selain dampak fisik, Mualem juga menyoroti efek sosial ekonomi yang masih dirasakan masyarakat. Terbatasnya akses transportasi dan distribusi berdampak pada aktivitas ekonomi warga, terutama di sektor perdagangan dan pertanian. Harga kebutuhan pokok di daerah terpencil berpotensi lebih tinggi akibat sulitnya distribusi, sementara peluang usaha masyarakat menjadi terbatas.
Situasi ini, menurutnya, membutuhkan perhatian serius dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia berharap ada kebijakan yang lebih konkret dan alokasi anggaran yang memadai untuk mempercepat pemulihan Aceh secara menyeluruh.
Musrenbang RKPA 2027 sendiri menjadi momentum penting untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan ke depan, termasuk memastikan bahwa program pemulihan pascabencana menjadi prioritas utama. Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mendorong percepatan pembangunan, namun tetap membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak.
Dengan berbagai tantangan yang masih ada, Aceh kini berada pada fase krusial dalam proses pemulihan. Keberhasilan pembangunan kembali tidak hanya bergantung pada perencanaan, tetapi juga pada realisasi dukungan anggaran dan kebijakan yang tepat sasaran.(**)
