Tujuh Muda-Mudi Pesta Miras dan Seks Diserahkan ke Kejari
Baca SelengkapnyaBanda Aceh – Banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara beberapa waktu lalu kembali menyoroti lemahnya manajemen bencana nasional. Ketua Himpunan Mahasiswa Budidaya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala (HIMADIPA FKP USK), Akhdan Mamduh, menilai respons BNPB lamban, terfragmentasi, dan minim komando yang jelas.
Akhdan menuturkan, di Aceh, banjir dan longsor memutus akses jalan dan logistik. Di Sumatera Barat, bencana menelan korban jiwa dan merusak permukiman, sementara di Sumatera Utara, longsor kembali terjadi di wilayah rawan yang seharusnya sudah memiliki sistem mitigasi. Namun, keterlambatan penanganan dan ketergantungan penuh pada kemampuan daerah yang terbatas masih menjadi masalah utama.
“Koordinasi yang tidak solid, distribusi bantuan tersendat, serta ketidaksiapan menghadapi bencana beruntun menunjukkan lemahnya manajemen krisis. Bahkan keterlambatan beberapa jam bisa menentukan keselamatan rakyat,” tegas Akhdan.
Lebih lanjut, pasca-bencana, masyarakat di sejumlah daerah terisolir menghadapi krisis lanjutan berupa kelangkaan LPG, BBM, dan bahan pokok. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan bencana di Sumatera tidak bisa dilakukan secara parsial dan sektoral.
Akhdan menegaskan, Presiden Republik Indonesia harus segera membentuk Tim Khusus Koordinasi Bencana Sumatera yang memiliki kewenangan lintas kementerian dan lembaga, mampu bertindak cepat, serta mengendalikan distribusi logistik dan pasokan kebutuhan dasar warga terdampak.
“Pembentukan tim khusus ini bukan sekadar solusi teknis, tetapi juga sinyal politik bahwa negara hadir nyata di tengah masyarakat. Keselamatan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan institusional dan ego sektoral,” ujar Akhdan.
Menurutnya, bencana banjir dan longsor di Sumatera adalah peringatan keras. Tanpa pembenahan serius dan kepemimpinan yang kuat, tragedi serupa akan terus berulang. Tim Khusus Koordinasi Bencana Sumatera bukan pilihan, tetapi kebutuhan mendesak untuk memastikan negara berpihak pada rakyat, bukan hanya hadir ketika sorotan media menyala.
