Tujuh Muda-Mudi Pesta Miras dan Seks Diserahkan ke Kejari
Baca SelengkapnyaBANDA ACEH – Kemacetan panjang yang kerap terjadi di kawasan Jembatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, kembali menuai sorotan. Antrean kendaraan yang mengular hingga berjam-jam dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya para pengguna jalan yang melintasi jalur vital tersebut setiap harinya.
Sistem buka-tutup yang saat ini diterapkan di jembatan tersebut, awalnya dimaksudkan sebagai solusi sementara untuk mengatur arus kendaraan di jalur sempit. Namun dalam praktiknya, kebijakan tersebut justru dinilai belum mampu menjawab persoalan di lapangan. Banyak pengendara mengeluhkan lamanya waktu tunggu, bahkan tak jarang mencapai lebih dari satu jam.
Wakil Ketua DPRA dari Fraksi NasDem, Saifuddin Muhammad atau yang akrab disapa Yah Fud, menilai kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia menegaskan perlunya langkah cepat dan terukur dari instansi terkait, khususnya Dinas Perhubungan, untuk mengevaluasi sistem pengaturan lalu lintas yang ada.
Menurutnya, salah satu persoalan utama terletak pada durasi buka-tutup yang tidak seimbang. Ketika satu sisi dibuka terlalu lama, maka kendaraan dari arah berlawanan akan menumpuk dan menciptakan antrean panjang yang sulit terurai.
“Pengaturan waktu harus lebih proporsional, terutama pada jam-jam sibuk. Jika tidak, maka kemacetan akan terus berulang dan semakin parah,” ujarnya, Jum’at, 1 Mei 2026.
Lebih lanjut, Yah Fud juga menyoroti rendahnya disiplin sebagian pengendara yang kerap melawan arus demi mempercepat perjalanan. Tindakan tersebut justru memperburuk kondisi di lapangan dan memicu kemacetan yang lebih kompleks.
Ia meminta adanya pengawasan yang lebih ketat serta tindakan tegas terhadap pelanggaran lalu lintas di kawasan tersebut. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan skema alternatif lain yang lebih efektif, seperti rekayasa lalu lintas atau penambahan petugas di titik-titik rawan.
Kemacetan di Jembatan Kutablang bukan hanya berdampak pada kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga berpengaruh pada aktivitas ekonomi masyarakat. Distribusi barang menjadi terhambat, waktu tempuh meningkat, dan produktivitas pun ikut terganggu.
Sebagai jalur penghubung penting di wilayah pesisir utara Aceh, kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini menjadi kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap terjaga.
Pemerintah diharapkan tidak hanya mengandalkan solusi sementara, tetapi juga merancang kebijakan jangka panjang yang lebih berkelanjutan guna mengatasi persoalan klasik ini.(**)
