FEKDI x IFSE 2026 Dorong Ekonomi Digital, QRIS Aceh Tumbuh Pesat

Kegiatan tersebut diselenggarakan melalui sinergi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH).

FEKDI x IFSE 2026 mengusung tema “Mempererat Sinergi, Memacu Inovasi, Mencetak Talenta Unggul Berdaya Saing Global untuk Kemajuan Ekonomi Keuangan Digital Nasional.”

Acara pembukaan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Turut hadir Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.

Penyelenggaraan FEKDI x IFSE 2026 juga disinergikan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Rangkaian kegiatan tersebut sekaligus diisi dengan penganugerahan TPID Awards dan Championship TP2DD sebagai bentuk apresiasi terhadap inovasi dan upaya daerah dalam meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan.

Transformasi Digital Harus Beri Manfaat Nyata

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan, transformasi digital perlu terus dipercepat di tengah kondisi ekonomi global yang masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakpastian pasar keuangan dan meningkatnya risiko digital.

Menurutnya, percepatan ekonomi dan keuangan digital membutuhkan sinergi yang kuat antarpemangku kepentingan, sekaligus dibarengi penguatan keamanan sistem pembayaran dan perlindungan konsumen.

“FEKDI x IFSE 2026 menjadi wujud nyata sinergi untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital melalui kebijakan yang berdampak, inklusif, dan terintegrasi. Transformasi digital harus mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” ujar Destry.

Sementara itu, Airlangga Hartarto menyoroti besarnya potensi ekonomi digital Indonesia. Ia menyebut ekonomi digital Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dengan nilai yang mendekati USD100 miliar pada 2025.

Nilai tersebut diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai sekitar USD180–340 miliar pada 2030.

Besarnya potensi tersebut, menurut Airlangga, perlu dioptimalkan melalui inovasi dan pengembangan talenta digital sehingga pertumbuhan ekonomi digital tidak hanya menciptakan aktivitas ekonomi baru, tetapi juga semakin inklusif dan mampu memperkuat perekonomian nasional.

Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi menambahkan, transformasi digital tidak cukup hanya diukur dari semakin canggihnya teknologi yang digunakan.

Lebih jauh, inovasi digital harus mampu memberikan manfaat nyata bagi sektor ekonomi riil dan masyarakat.

“Karena itu, inovasi harus tumbuh dalam ekosistem yang aman, inklusif, dan didukung sinergi yang kuat,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Transaksi Digital Nasional Terus Meningkat

Perkembangan ekonomi digital Indonesia tercermin dari meningkatnya transaksi masyarakat menggunakan berbagai instrumen pembayaran digital.

Pada Agustus 2026, transaksi ekonomi keuangan digital tumbuh 40,36 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy), dengan jumlah mencapai 6,11 miliar transaksi.

Pertumbuhan tersebut antara lain didukung semakin luasnya penggunaan QRIS. Hingga periode yang sama, jumlah pengguna QRIS telah mencapai 69,32 juta, sedangkan jumlah merchant mencapai 47,11 juta.

Selain QRIS, penguatan infrastruktur sistem pembayaran juga terlihat dari perkembangan BI-FAST. Pada Agustus 2026, volume transaksi ritel melalui BI-FAST mencapai 549 juta transaksi dengan nilai transaksi sebesar Rp1.346 triliun.

Perkembangan tersebut menunjukkan semakin kuatnya pergeseran perilaku masyarakat menuju sistem pembayaran digital yang lebih cepat, praktis dan terintegrasi.

QRIS Aceh Tumbuh Signifikan

Tren digitalisasi pembayaran juga semakin terasa di Provinsi Aceh.

Di tengah upaya mencapai target nasional Elektronifikasi Keuangan Daerah (EKD), penggunaan instrumen pembayaran digital di Aceh terus mengalami pertumbuhan, baik dari sisi pengguna maupun pelaku usaha yang menerima transaksi digital.

Hingga Agustus 2026, jumlah pengguna QRIS di Aceh mencapai 848.176 pengguna, atau tumbuh 22,46 persen secara tahunan.

Sementara jumlah merchant QRIS di Aceh mencapai 347.497 merchant, tumbuh signifikan sebesar 55,78 persen secara tahunan.

Pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari semakin luasnya penggunaan QRIS pada berbagai sektor, mulai dari UMKM, pasar rakyat, pariwisata hingga layanan publik.

Digitalisasi pembayaran tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memperluas akses terhadap sistem pembayaran formal dan meningkatkan efisiensi transaksi.

Banda Aceh Terapkan QRIS Dinamis untuk Pembayaran PBB-P2

Salah satu inovasi digitalisasi yang mendapat perhatian di Aceh adalah penerapan QRIS Dinamis untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Banda Aceh.

Melalui inovasi tersebut, QRIS pembayaran diintegrasikan langsung ke dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Dengan sistem ini, wajib pajak dapat melakukan pembayaran PBB-P2 secara lebih mudah, cepat dan akurat. Masyarakat tidak lagi harus bergantung pada proses pembayaran secara tunai karena pembayaran dapat dilakukan menggunakan sistem digital.

Inovasi tersebut merupakan hasil sinergi antara Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh, Bank Aceh Syariah dan Bank Indonesia.

Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Keberhasilan implementasi QRIS Dinamis untuk pembayaran PBB-P2 di Banda Aceh juga membuka peluang bagi inovasi serupa untuk diterapkan oleh pemerintah daerah lainnya di Aceh.

Replikasi sistem tersebut diharapkan dapat memperluas digitalisasi pembayaran pajak daerah sekaligus membangun tata kelola penerimaan daerah yang semakin efektif dan efisien.

BI Aceh Dorong Pengalaman Transaksi Digital

Bank Indonesia Provinsi Aceh juga terus melakukan berbagai program kolaboratif untuk meningkatkan pengalaman masyarakat dalam menggunakan transaksi digital.

Salah satunya dilakukan melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah. Dalam program tersebut, masyarakat yang melakukan transaksi menggunakan QRIS mendapatkan sweetener berupa paket sembako.

Program serupa juga diterapkan dalam pembayaran PBB-P2 melalui kerja sama dengan pemerintah daerah. Wajib pajak yang melakukan pembayaran menggunakan QRIS diberikan sweetener sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat semakin terbiasa menggunakan transaksi digital.

Pendekatan tersebut menjadi salah satu cara untuk memperluas akseptasi pembayaran digital sekaligus memperkenalkan manfaat transaksi non-tunai kepada masyarakat secara langsung.

Sinergi Digitalisasi dan Pengendalian Inflasi

FEKDI x IFSE 2026 tidak hanya menjadi ajang untuk memperkuat transformasi ekonomi digital, tetapi juga menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya pengendalian inflasi.

Sinergi tersebut tercermin dalam Rakornas Pengendalian Inflasi melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID).

Pengendalian inflasi menjadi salah satu fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena stabilitas harga berkaitan langsung dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan tingginya perhatian pemerintah terhadap perkembangan inflasi di daerah.

Koordinasi dilakukan bersama para kepala daerah untuk memantau perkembangan harga komoditas, mengidentifikasi komoditas yang perlu mendapat perhatian serta merumuskan langkah-langkah menjaga stabilitas harga.

Hingga Agustus 2026, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 3,19 persen (yoy), sementara inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) mencapai 4,06 persen (yoy).

Bank Indonesia bersama pemerintah terus memperkuat bauran kebijakan dan koordinasi TPIP/TPID, termasuk melalui implementasi Gerakan Pangan Indonesia Peduli Stabilitas (GPIPS) serta antisipasi terhadap risiko gangguan cuaca El Niño.

Langkah tersebut diarahkan agar inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5 persen ±1 persen pada 2026 dan 2027.

Digitalisasi Jadi Bagian dari Transformasi Ekonomi

Rangkaian FEKDI x IFSE 2026 memperlihatkan bahwa digitalisasi tidak lagi hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi pembayaran, tetapi telah menjadi bagian dari transformasi tata kelola ekonomi dan pemerintahan.

Di daerah, penerapan QRIS untuk transaksi UMKM, pasar rakyat, pariwisata, pembayaran pajak hingga layanan publik menjadi contoh bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.

Bagi Aceh, pertumbuhan jumlah pengguna dan merchant QRIS menunjukkan semakin luasnya penerimaan masyarakat terhadap transaksi digital.

Dengan dukungan pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha, dan Bank Indonesia, penguatan ekosistem digital diharapkan dapat terus berkembang sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam kesempatan FEKDI x IFSE 2026 tersebut, turut diumumkan para penerima TPID Awards 2026 dan penghargaan Championship TP2DD sebagai bentuk apresiasi terhadap pemerintah daerah yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi dalam pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah.(**)