Tujuh Muda-Mudi Pesta Miras dan Seks Diserahkan ke Kejari
Baca SelengkapnyaAceh Timur — Kebijakan pembatasan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) menuai reaksi keras dari berbagai kalangan. Salah satu penolakan tegas datang dari tokoh masyarakat Aceh Timur, Drs. Badlisyah, sekaligus pimpinan pesantren yang menilai kebijakan tersebut berpotensi merugikan masyarakat luas.
Menurut Badlisyah, JKA merupakan program strategis yang selama ini menjadi penopang utama akses layanan kesehatan bagi rakyat Aceh, khususnya masyarakat kurang mampu. Ia menegaskan bahwa pembatasan terhadap program tersebut sama saja dengan mengurangi hak dasar masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
“JKA ini bukan sekadar program pemerintah, tetapi merupakan hak rakyat Aceh yang harus dijaga dan dipertahankan. Pembatasan hanya akan mempersempit akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang layak,” ujarnya dalam keterangannya kepada media.
Ia juga menyoroti bahwa kondisi ekonomi sebagian masyarakat Aceh yang masih rentan membuat keberadaan JKA sangat vital. Tanpa dukungan penuh terhadap program ini, dikhawatirkan masyarakat akan kesulitan mengakses layanan kesehatan, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota.
Lebih lanjut, Badlisyah mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk meninjau kembali rencana pembatasan tersebut dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial. Ia menekankan bahwa kebijakan publik seharusnya berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan justru membatasi hak mereka.
“Pemerintah harus hadir untuk melindungi rakyat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru menambah beban masyarakat. Kami berharap ada evaluasi menyeluruh dan keputusan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat Aceh,” tegasnya.
Penolakan terhadap pembatasan JKA ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap keberlanjutan akses layanan kesehatan di Aceh. Sejumlah pihak berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah bijak demi menjaga hak dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh
