HT Ibrahim: Anggaran Terbatas Tak Halangi BNN Aceh Berantas Narkoba

Menurut HT Ibrahim, pemberantasan narkotika membutuhkan komitmen kuat, kerja keras, serta koordinasi lintas lembaga. Dukungan pemerintah dan masyarakat juga menjadi faktor penting agar upaya memutus jaringan peredaran gelap narkotika berjalan efektif.

Ia menilai, jajaran BNN Aceh di bawah kepemimpinan Kepala BNN Aceh, Brigjen Pol. Dr. Dedy Tabrani, S.I.K., M.Si., telah menunjukkan keseriusan dalam menjalankan tugas, termasuk melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

“Beliau tidak pernah surut dan pantang menyerah. Meskipun anggaran yang tersedia sangat terbatas, upaya pemberantasan narkotika tetap dijalankan dengan serius,” ujar HT Ibrahim.

Ia mengungkapkan, anggaran BNN yang disebutnya sekitar Rp18 miliar per tahun harus menopang berbagai kebutuhan operasional, termasuk pembiayaan pegawai dan pelaksanaan program pemberantasan narkotika.

Karena itu, HT Ibrahim berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan anggaran dan penguatan kelembagaan BNN. Dengan dukungan yang memadai, upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Aceh diharapkan dapat berjalan lebih optimal.

HT Ibrahim juga menyoroti pengungkapan pabrik narkotika di Kabupaten Pidie. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi dan sinergi antarlembaga dalam membongkar jaringan narkotika.

Ia menilai, kerja sama antara BNN, kepolisian, dan aparat terkait harus terus diperkuat agar pemberantasan tidak berhenti pada pengungkapan kasus, tetapi juga mampu memutus mata rantai peredaran gelap narkotika.

HT Ibrahim turut mengajak masyarakat berperan aktif dengan menyampaikan informasi kepada aparat berwenang apabila mengetahui aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika.

Pers Diminta Sajikan Informasi Akurat

Dalam pertemuan tersebut, HT Ibrahim juga mengingatkan insan pers agar mengedepankan akurasi, keberimbangan, dan verifikasi dalam memberitakan kasus narkotika.

Menurutnya, pemberitaan harus merujuk pada data yang tepat, sumber informasi yang jelas, serta keterangan resmi dari pihak berwenang agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran di tengah masyarakat.

Ia menegaskan, media memiliki peran strategis dalam mendukung pemberantasan narkoba, bukan hanya melalui pemberitaan mengenai penindakan, tetapi juga dengan meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya narkotika.

Lebih lanjut, ia mengatakan pemberantasan narkotika bukan semata-mata menjadi tanggung jawab BNN dan kepolisian. Pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, insan pers, dan keluarga harus mengambil bagian dalam melindungi generasi muda.

“Apapun informasi yang diketahui masyarakat terkait peredaran narkotika, hendaknya disampaikan melalui jalur yang tepat agar dapat ditindaklanjuti oleh aparat berwenang,” demikian HT Ibrahim.

Ia berharap sinergi seluruh elemen terus diperkuat demi mempersempit ruang gerak jaringan narkotika dan mewujudkan Aceh yang lebih aman bagi generasi mendatang. (*)