#Fokus pada Layanan Infrastruktur dan Efisiensi Anggaran
Dokumen tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah didampingi dua wakil ketua Daniel Abdul Wahab dan Musriadi Aswad pada sidang paripurna, Senin, 3 Agustus 2026 di gedung dewan setempat.
Widget Artikel Samping
Penyerahan RKUA-PPAS 2027 dirangkai dengan Penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Reses II Masa Persidangan III Tahun 2026 oleh anggota dewan.
Dari jajaran Pemko Banda Aceh hadir dalam sidang tersebut Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah, Sekdako Jalaluddin, bersama para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, Direktur BUMD, serta sejumlah pejabat lainnya.
Dalam sambutannya, Illiza menyampaikan RKUA-PPAS merupakan tahapan krusial dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang menjadi pedoman penyusunan RAPBK 2027.
“Dokumen ini disusun berpedoman pada RKPK 2027, selaras dengan prioritas nasional dan provinsi, serta mengakomodir aspirasi masyarakat melalui Musrenbang,” kata Illiza.
Ia mengatakan penyusunan RKUA-PPAS 2027 dilakukan di tengah tantangan fiskal akibat efisiensi dana transfer pusat, sementara kebutuhan pelayanan publik terus meningkat.
“Oleh karena itu kebijakan anggaran tidak lagi hanya berorientasi pada besarnya anggaran, tetapi pada kualitas belanja dan manfaat nyata bagi masyarakat. Seluruh OPD dituntut inovatif dan membangun kolaborasi dengan pusat, provinsi, dunia usaha, perguruan tinggi dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Illiza menyebut tema pembangunan Kota Banda Aceh 2027 adalah “Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar dan Optimalisasi Sumber Daya serta Memperkuat Kemitraan Pembangunan”. Tema ini menjadi dasar prioritas program OPD untuk mewujudkan Banda Aceh yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan.
Secara ringkas, Pemko Banda Aceh memproyeksikan pendapatan daerah 2027 sebesar Rp1.433.850.988.138, turun 4,90% dari tahun 2026. Rinciannya PAD ditarget Rp450.212.742.319 atau naik 3,27%, Pendapatan Transfer Rp967.376.755.539 turun 9,13%, dan Lain-lain PAD Sah Rp16.261.490.280.
Sementara alokasi belanja daerah 2027 direncanakan Rp1.441.050.988.138, turun 4,87% dari tahun 2026. Terdiri dari Belanja Operasi Rp1.210.054.490.197, Belanja Modal Rp100.495.336.284, Belanja Tidak Terduga Rp1.000.000.000, dan Belanja Transfer Rp129.501.161.657.
Untuk pembiayaan, penerimaan diproyeksikan Rp10.000.000.000 dari SiLPA 2026, dan pengeluaran pembiayaan Rp2.800.000.000 untuk cicilan pokok utang.
Di akhir sambutan, Illiza berharap pembahasan RKUA-PPAS 2027 dapat dilakukan secara konstruktif dan objektif oleh DPRK.
“Kami yakin melalui sinergisitas eksekutif dan legislatif, serta dukungan masyarakat, keterbatasan yang ada dapat kita hadapi bersama demi kemajuan dan kesejahteraan warga Kota Banda Aceh,” ucapnya. (*)
Ikuti acehindependent di Google News
Dapatkan berita acehindependent terbaru dan terpercaya langsung melalui Google News.
Buka Google News