Tujuh Muda-Mudi Pesta Miras dan Seks Diserahkan ke Kejari
Baca SelengkapnyaBANDA ACEH — Polemik seputar program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) kembali menuai sorotan. Kali ini, kritik datang dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Aceh, Hasballah, yang menilai lemahnya komunikasi publik Pemerintah Aceh menjadi pemicu utama kegelisahan masyarakat.
Menurut Hasballah, kesimpangsiuran informasi yang berkembang di tengah publik bukan semata karena substansi kebijakan, melainkan cara penyampaiannya yang dinilai kurang tepat. Ia secara khusus menyoroti peran juru bicara pemerintah, Muhammad MTA, yang dianggap belum mampu menyampaikan kebijakan secara utuh dan mudah dipahami masyarakat.
Dalam keterangannya pada Jumat (3/4/2026), Hasballah menegaskan bahwa isu JKA merupakan hal yang sangat sensitif bagi masyarakat Aceh. Program ini selama ini menjadi salah satu tulang punggung dalam menjamin akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, setiap informasi yang berkaitan dengan JKA harus disampaikan dengan penuh kehati-hatian.
“Juru bicara pemerintah harus memahami bahwa persepsi publik sama pentingnya dengan isi kebijakan itu sendiri. Jika komunikasi tidak tepat, maka yang muncul adalah kegelisahan,” ujarnya.
Ia menilai, munculnya isu penghapusan JKA yang sempat beredar luas di masyarakat merupakan dampak langsung dari komunikasi yang tidak terkelola dengan baik. Padahal, Pemerintah Aceh telah menegaskan bahwa program tersebut tidak dihapus, melainkan hanya dilakukan penyesuaian agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Namun demikian, klarifikasi tersebut dinilai tidak tersampaikan secara efektif kepada masyarakat. Akibatnya, ruang publik—terutama media sosial—dipenuhi spekulasi, kekhawatiran, bahkan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Hasballah menekankan bahwa peran juru bicara tidak sekadar menyampaikan informasi secara formal, tetapi juga memastikan pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat dari berbagai latar belakang.
“Tugas jubir bukan hanya bicara, tetapi memastikan masyarakat mengerti. Kalau hanya menyampaikan tanpa mempertimbangkan dampak, itu bukan komunikasi yang efektif,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa buruknya komunikasi publik tidak hanya berdampak pada persepsi terhadap satu kebijakan, tetapi juga dapat merembet ke citra kepemimpinan daerah. Dalam hal ini, ia menyinggung posisi Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, serta elektabilitas Partai Aceh sebagai kekuatan politik utama di daerah.
“Jangan sampai kesalahan komunikasi ini justru merugikan Mualem dan Partai Aceh. Ini harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Ia pun mendorong Pemerintah Aceh untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola komunikasi publik yang selama ini dijalankan. Menurutnya, strategi komunikasi yang baik harus mampu meredam kegelisahan, bukan justru memicu keresahan baru di tengah masyarakat.
Dalam konteks pemerintahan modern, lanjut Hasballah, transparansi dan kejelasan informasi menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik. Ia menegaskan, masyarakat saat ini semakin kritis dan responsif terhadap setiap kebijakan, sehingga diperlukan pendekatan komunikasi yang lebih adaptif dan empatik.
“Pemerintah harus belajar dari situasi ini. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa dijelaskan dengan sederhana justru menjadi polemik berkepanjangan,” pungkasnya.
Di tengah dinamika tersebut, masyarakat Aceh kini menanti langkah konkret pemerintah dalam memperbaiki pola komunikasi, sekaligus memastikan bahwa program JKA tetap berjalan optimal sebagai jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.(**)
