Pemkab Aceh Besar Sampaikan Progres Pemulihan dan Tantangan Pemberdayaan Ekonomi Pascabencana

Rapat yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu bertujuan menyelaraskan data dan informasi sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam upaya pemulihan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.

Di Aceh Besar, rakor dipimpin oleh Plh Sekretaris Daerah dan diikuti oleh Asisten II Setdakab M. Ali, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta jajaran perangkat daerah terkait.

Dalam pemaparannya, Kepala Dinas PUPR Aceh Besar, Ir. Syahrial Amanullah, ST, menjelaskan berbagai progres penanganan pascabencana yang telah dilakukan pemerintah daerah, khususnya pada sektor infrastruktur dan pertanian yang menjadi penopang utama aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurut Syahrial, pemulihan infrastruktur dan pertanian tidak hanya difokuskan pada perbaikan kerusakan akibat bencana, tetapi juga diarahkan agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara normal.

“Infrastruktur merupakan pondasi utama pemulihan. Ketika akses jalan, jembatan, dan jaringan pendukung lainnya kembali berfungsi, maka aktivitas pertanian, perdagangan, hingga distribusi hasil produksi masyarakat juga akan bergerak kembali,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terus mengedepankan koordinasi lintas perangkat daerah agar setiap program pemulihan berjalan selaras dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kami berharap dukungan pemerintah pusat terus diperkuat, terutama dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang masih membutuhkan penanganan. Dengan kolaborasi yang baik, proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” kata Syahrial.

Diskusi yang berlangsung interaktif tersebut juga membahas kondisi terkini mata pencaharian masyarakat, termasuk pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan kehutanan.

Selain itu, peserta rapat mengulas sejauh mana aktivitas ekonomi masyarakat telah pulih serta berbagai program pemberdayaan sosial dan ekonomi yang telah dijalankan di daerah.

Tak hanya mengevaluasi capaian, forum itu juga mengidentifikasi sejumlah hambatan yang masih dihadapi daerah, mulai dari keterbatasan infrastruktur, anggaran, sumber daya manusia, hingga kebutuhan data yang lebih akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pemulihan.

Melalui forum koordinasi seperti ini, setiap daerah dapat menyampaikan kondisi riil di lapangan sehingga solusi yang diambil pemerintah pusat benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah.

“Kami optimistis pemulihan ekonomi masyarakat akan semakin cepat jika seluruh pihak terus bersinergi,” tuturnya.

Melalui rakor tersebut, pemerintah pusat dan daerah juga merumuskan langkah tindak lanjut, termasuk dukungan yang masih dibutuhkan pemerintah daerah serta upaya-upaya yang dapat segera dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.

Rapat koordinasi ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat penanganan pascabencana, sehingga program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan mampu mendorong kebangkitan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Rakor tersebut diikuti oleh pemerintah daerah dari sejumlah kabupaten/kota di Aceh bersama kementerian dan lembaga terkait sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi penanganan pascabencana lintas sektor.(**)