Banda Aceh – Putra Aceh sekaligus tokoh nasional perburuhan, Said Iqbal, resmi dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan pada Senin (8/6/2026). Jabatan yang memiliki kedudukan setingkat menteri ini diharapkan mampu memperkuat kebijakan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan.
Menanggapi pelantikan tersebut, Pemerhati Sosial dan Kebijakan Publik Aceh, Isa Alima, menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan agar Said Iqbal tetap konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat, khususnya kaum pekerja dan masyarakat kecil.
“Kita mengucapkan selamat atas amanah yang diberikan Presiden kepada Said Iqbal. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, terutama bagi masyarakat Aceh. Namun yang paling penting adalah bagaimana kebijakan yang lahir nantinya tetap berpihak kepada rakyat dan kaum pekerja,” ujar Isa Alima.
Menurut Isa Alima, pengalaman panjang Said Iqbal dalam memperjuangkan hak-hak buruh menjadi modal penting untuk memberikan masukan strategis kepada Presiden dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang adil dan berkeadilan.
“Kami siap mengawal setiap kebijakan yang dilahirkan, selama benar-benar pro rakyat, melindungi pekerja, memperkuat kesejahteraan masyarakat, dan menjaga keadilan sosial. Jabatan ini bukan hanya kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar kepada bangsa dan negara,” katanya.
Isa Alima juga berharap kehadiran Said Iqbal di lingkaran Istana dapat menjadi jembatan antara aspirasi pekerja dengan pemerintah, sehingga berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan secara lebih efektif.
“Rakyat tentu berharap suara buruh, petani, nelayan, dan kelompok masyarakat kecil lainnya semakin didengar dalam proses pengambilan kebijakan nasional. Karena itu, kami mendukung dan siap mengawal agar arah kebijakan tetap berpihak kepada kepentingan rakyat banyak,” tutup Isa Alima.
Said Iqbal diketahui resmi ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan akan bertugas memberikan masukan, analisis, serta rekomendasi kebijakan kepada Presiden terkait berbagai isu ketenagakerjaan nasional.
