Sabang Punya Peluang Besar di Selat Malaka, Wali Kota Dorong Percepatan RIP BPKS

Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam yang menghadiri kegiatan tersebut menilai posisi geografis Sabang memiliki potensi strategis, khususnya dalam pengembangan konektivitas dan layanan kepelabuhanan. Menurut Zulkifli, salah satu hal yang perlu didorong adalah percepatan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) BPKS. Ia mengatakan, sekitar dua bulan lalu dirinya bersama Kepala BPKS telah bertemu dengan Wakil Menteri Perhubungan untuk membahas percepatan rencana tersebut.

“Kita harap bisa dipercepat, karena kalau kita lihat posisi Sabang strategis sekali di Selat Malaka yang jalurnya paling ramai dilewati kapal,” kata Zulkifli. Ia menyebut, posisi tersebut membuka peluang bagi Sabang untuk memberikan berbagai layanan kepada kapal yang melintas, termasuk kebutuhan air dan listrik.

“Kalau kapal-kapal itu bisa singgah di Sabang, kita bisa memberikan layanan. Singgah untuk air, singgah untuk listrik, itu sebenarnya peluang yang besar,” ujarnya.

Selain sektor kepelabuhanan, Zulkifli juga menyoroti potensi pariwisata Sabang. Menurutnya, Malaysia merupakan salah satu pasar wisatawan mancanegara yang penting, sedangkan Medan menjadi salah satu sumber wisatawan domestik. Pemerintah Kota Sabang, kata dia, siap mendukung pengembangan kawasan melalui fasilitasi, perizinan, serta penguatan koordinasi bersama BPKS dan pihak terkait lainnya.

Sementara itu, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen menekankan pentingnya keterpaduan peran antara BPKS dan Pemerintah Kota Sabang dalam mendorong pembangunan kawasan. Ia menyebut terdapat dua tema utama yang perlu diperkuat, yakni pariwisata berkelanjutan dan industri kelautan. Pengembangan kedua sektor tersebut, menurutnya, perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek konektivitas, pelabuhan, kawasan perkotaan, lingkungan, hingga pengelolaan sampah.

“Dengan perencanaan yang terintegrasi, proyek-proyek pembangunan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi dapat diimplementasikan secara kolaboratif oleh BPKS, Pemerintah Kota Sabang, Pemerintah Aceh, serta kementerian terkait yang juga memiliki peran di kawasan ini,” kata Iskandar.

Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas, Jayadi, mengatakan kunjungan konsultatif tersebut merupakan bagian dari proses validasi rencana proyek yang tengah disiapkan bersama Bappenas dan ADB. Validasi dilakukan dengan melihat kondisi lapangan, kebutuhan pembangunan, pihak-pihak yang terlibat, skema pembiayaan, serta tahapan pengembangan yang dinilai realistis.

“Ini bukan hanya sebuah perjalanan melihat-lihat, tapi menurut kami ini adalah sebuah kesempatan penting untuk validasi proyek-proyek yang sedang kami siapkan bersama teman-teman Bappenas dan teman-teman ADB,” ujar Jayadi.

Menurut Jayadi, pengembangan Sabang perlu dilakukan secara bertahap dan selaras dengan master plan. Pengembangan pariwisata diharapkan dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian masyarakat, serta berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Dari pihak ADB, Water and Urban Development Sector Office ADB, Nicolas Pitet, mengatakan konsultasi diarahkan untuk melihat lebih detail potensi, peluang, sekaligus kendala pengembangan pariwisata di Sabang. Ia menyebut sektor pariwisata memiliki potensi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk bagi perempuan, anak muda, dan pelaku UMKM. Namun, pengembangan pariwisata perlu dibarengi tata kelola yang baik serta memperhatikan manfaat sosial-ekonomi, budaya, dan lingkungan. Infrastruktur dasar seperti air bersih, energi, pengelolaan sampah, transportasi, dan aksesibilitas juga dinilai menjadi bagian penting.

Senada dengan itu, Senior Infrastructure Specialist ADB, Kin Chan, menekankan perlunya kerja sama antara Pemerintah Kota Sabang dan BPKS dalam memperkuat layanan dasar sekaligus mendukung pengembangan pariwisata secara terintegrasi. Koordinasi kedua pihak juga diperlukan untuk menjawab sejumlah kebutuhan pembangunan, antara lain konektivitas, akses internet, serta pengelolaan sampah.

Melalui FGD tersebut, Pemerintah Kota Sabang, BPKS, Bappenas, dan ADB membahas arah pengembangan Sabang dengan mengintegrasikan potensi pelabuhan, pariwisata, konektivitas, infrastruktur, ekonomi masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan.