Wabup Aceh Besar: Kesehatan Butuh Kolaborasi Lintas Sektor

Dalam sambutannya, Syukri mengatakan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus mendapatkan perhatian serius dan berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan kesehatan tidak hanya berbicara mengenai kondisi fisik seseorang, tetapi juga menyangkut kesehatan mental, pikiran, serta kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Karena itu, kata dia, pemerintah daerah terus mendorong penguatan pelayanan kesehatan yang tidak hanya berorientasi pada pengobatan ketika masyarakat sakit, tetapi juga mengedepankan upaya promotif dan preventif melalui pelayanan kesehatan primer serta pemberdayaan masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Dinas Kesehatan beserta seluruh jajaran yang telah berinisiatif melaksanakan kegiatan pertemuan penguatan lintas program dan lintas sektor implementasi pelayanan kesehatan primer dan komunitas pada hari ini,” ujar Syukri.

Ia menjelaskan, perhatian pemerintah terhadap sektor kesehatan juga tercermin dalam kebijakan penganggaran daerah. Bersama pendidikan, sektor kesehatan merupakan bidang yang harus tetap menjadi prioritas dalam pembangunan.

Menurut Syukri, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan. Pemerintah daerah harus tetap memastikan pelayanan kesehatan berjalan dan dapat diakses masyarakat secara baik.

“Kalaupun APBD kita minim, sektor kesehatan tidak boleh diabaikan. Begitu juga dengan sektor pendidikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Syukri menekankan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan sangat bergantung pada keterlibatan banyak pihak. Dinas Kesehatan beserta jajarannya memang memiliki peran utama, namun pelaksanaan program di lapangan membutuhkan dukungan organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kecamatan, Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, organisasi profesi, mitra pembangunan kesehatan, hingga unsur masyarakat.

Ia menilai pemerintah kecamatan dan Puskesmas memiliki posisi strategis dalam memastikan berbagai program kesehatan benar-benar menyentuh masyarakat. Program yang dirancang di tingkat kabupaten, menurutnya, harus mampu diterjemahkan dan dilaksanakan secara efektif hingga ke tingkat gampong.

Dalam konteks tersebut, camat juga memiliki peran penting karena mempunyai kewenangan untuk mengoordinasikan berbagai sektor pembangunan di wilayahnya. Tidak hanya kesehatan, koordinasi tersebut juga mencakup sektor pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta berbagai bidang lain yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan warga.

“Pelayanan kesehatan tidak mungkin hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Semua sektor harus mengambil bagian sesuai dengan tugas dan kewenangannya,” kata Syukri.

Pertemuan penguatan LP/LS tersebut sekaligus menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, visi, dan tujuan antarinstansi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan primer dan berbasis komunitas di Kabupaten Aceh Besar.

Forum tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, mitra pembangunan, serta berbagai unsur terkait lainnya sehingga program kesehatan tidak berjalan secara sektoral dan terpisah-pisah.

Secara khusus, kegiatan itu diarahkan untuk meningkatkan komitmen para pemangku kebijakan, pimpinan daerah, pelaksana lintas program dan lintas sektor, organisasi profesi, mitra pembangunan kesehatan, serta pihak terkait dalam memperkuat implementasi pelayanan kesehatan primer dan komunitas.

Penguatan pelayanan tersebut mencakup sejumlah aspek penting, antara lain pelayanan kesehatan keluarga, tata kelola pelayanan kesehatan primer, promosi kesehatan dan kesehatan komunitas, pelayanan bagi kelompok rentan, serta penguatan fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan primer.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap pelayanan kesehatan di Aceh Besar dapat semakin dekat dengan masyarakat. Tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan penyakit, edukasi kesehatan, deteksi dini, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan dan keluarga.

Syukri juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih kuat. Menurutnya, persoalan kesehatan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan berbagai sektor lainnya sehingga penyelesaiannya membutuhkan kerja bersama.

“Semakin kuat koordinasi lintas sektor, semakin besar peluang kita menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat Aceh Besar,” ujarnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Aceh, Kepala Bagian Kesra Aceh Besar, Kepala Bappeda Aceh Besar, Kepala DPMG Aceh Besar, Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Besar, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Besar, Kepala Dinas PPKB dan P3A Aceh Besar, Kepala Dinas Pangan Aceh Besar, serta para camat dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan membutuhkan sinergi yang luas. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berharap kolaborasi lintas sektor yang diperkuat melalui pertemuan tersebut dapat menghasilkan langkah konkret dalam meningkatkan akses, mutu, dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Pada akhirnya, pelayanan kesehatan primer dan berbasis komunitas diharapkan tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat demi mewujudkan Aceh Besar yang lebih sehat dan sejahtera.(**)