Tujuh Muda-Mudi Pesta Miras dan Seks Diserahkan ke Kejari
Baca SelengkapnyaBanda Aceh – Komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mendorong kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan kembali ditegaskan oleh Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal. Pada Kamis, 9 April 2026, Illiza menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Training of Trainers (ToT) Advokasi Gender dan Perubahan Iklim yang berlangsung di Grand Arabia Hotel.
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara ACCI, Universitas Syiah Kuala, dan UN Women. Pelatihan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas para peserta dalam melakukan advokasi kebijakan perubahan iklim yang responsif terhadap isu gender.
Dalam kesempatan tersebut, Illiza menyampaikan pentingnya pendekatan berbasis data dalam merumuskan kebijakan iklim. Menurutnya, dampak perubahan iklim tidak dirasakan secara merata, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Oleh karena itu, kebijakan yang dihasilkan harus mampu menjawab kebutuhan spesifik setiap kelompok masyarakat.
“Advokasi perubahan iklim tidak cukup hanya berbicara pada level global atau nasional. Kita perlu memastikan bahwa kebijakan di tingkat daerah benar-benar berpihak pada masyarakat, terutama kelompok yang paling terdampak,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pelatihan ini tidak berhenti pada transfer pengetahuan semata, tetapi harus diikuti dengan langkah konkret di lapangan. Para peserta diharapkan mampu menyusun rencana tindak lanjut yang dapat direplikasi di komunitas masing-masing, sehingga gerakan advokasi menjadi lebih luas dan berdampak nyata.
Pelatihan ToT ini mengusung pendekatan teknis yang mencakup analisis data, penguatan dukungan komunitas, hingga strategi advokasi kebijakan. Dengan metode tersebut, peserta dibekali kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan lingkungan sekaligus merumuskan solusi yang mempertimbangkan aspek sosial dan gender.
Lebih lanjut, Illiza menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Sinergi antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional diyakini mampu mempercepat lahirnya kebijakan yang adaptif dan berkeadilan.
“Semangat kolaborasi harus terus kita jaga. Dengan kerja bersama, kita bisa menghadirkan kebijakan daerah yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Aceh sebagai daerah yang aktif dalam isu perubahan iklim berbasis komunitas. Dengan meningkatnya kapasitas para penggerak advokasi, diharapkan lahir berbagai inisiatif lokal yang mampu menjawab tantangan perubahan iklim secara lebih efektif.
Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kota Banda Aceh menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada lingkungan, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip kesetaraan gender. Upaya ini sejalan dengan visi Banda Aceh sebagai kota kolaborasi yang adaptif terhadap perubahan global.(**)
