Anggaran PON Dibebankan ke APBA, Pengamat: Gagal Nalar dan Tak Hargai Rakyat Aceh

Pengamat Politik dan Ekonomi, Dr. Taufiq Abdul Rahim, SE, M.Si. |FOTO: Dok. Is

Banda Aceh – Pemerintah Aceh dianggap gagal nalar dan tidak menghargai rakyat dengan membebankan kekurangan anggaran pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut tahun 2024 sebesar Rp 1,2 triliun kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Hal ini disampaikan oleh Pengamat Politik dan Ekonomi Aceh, Dr. Taufiq Abdul Rahim, SE, M.Si, kepada orinews.id, Senin (25/9/2023).

Bacaan Lainnya

Diketahui, usulan anggaran untuk pelaksanaan PON Aceh-Sumut pada tahun 2024 dikabarkan mencapai angka yang cukup fantastis, yaitu Rp2,4 triliun. Dari jumlah tersebut, dikabarkan hanya sebesar Rp883 miliar yang ditanggung pemerintah pusat. Sementara sisanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan katanya telah disetujui oleh Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki.

“Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh tidak memiliki cara berfikir yang rasional, tidak lebih dari orang-orang yang tidak memiliki manfaat bagi rakyat Aceh, di tengah kesusahan hidup rakyat Aceh dan anggaran belanja publik melalui APBA yang selama ini selalu dalam masalah dan polemik,” tegas Taufiq.

Ia menjelaskan, bahwa PON merupakan perhelatan nasional yang sudah jelas diatur dalam anggaran belanja nasional atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Jadi, Pemerintah Aceh jangan selalu membuat gaduh serta kisruh di kehidupan rakyat Aceh.

“Jika tidak mampu mensejahterakan rakyat Aceh secara berkeadilan, jangan menjadi elite yang sok hebat atau gila pujian nasional dengan cara memanfaatkan APBA,” tuturnya.

Taufiq menilai, usulan anggaran PON Aceh-Sumut 2024 yang membebankan APBA itu tidak lebih dari upaya yang tidak menghargai rakyat Aceh dan memicu kepercayaan yang rendah (distrusted) dari rakyat Aceh yang semakin besar.

“Dimana secara realitas usulan tersebut benar-benar tidak bermanfaat bagi rakyat Aceh, hanya selalu mencari muka kepada Pemerintah Pusat. Harusnya pemerintah Aceh fokus pada pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat Aceh, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Jangan sampai PON Aceh-Sumut inj menjadi ajang korupsi dan pemborosan anggaran yang merugikan rakyat Aceh,” pungkasnya.

Pos terkait