Tujuh Muda-Mudi Pesta Miras dan Seks Diserahkan ke Kejari
Baca SelengkapnyaBanda Aceh –Bank Indonesia Aceh resmi nge-launch Modul Digitalisasi Sistem Pembayaran pas hari kedua acara Pembinaan Akademik & Karakter Mahasiswa Baru (Pakarmaru) USK 2025 di Gedung AAC Dayan Dawood, Banda Aceh. Modul ini bakal jadi panduan kece buat mahasiswa biar paham banget soal sistem pembayaran nasional di era serba digital.
Yang bikin keren, modul ini nggak disusun sendirian. BI Aceh kolaborasi bareng OJK Aceh, DJPb Kemenkeu Kanwil Aceh, plus tiga kampus hits: USK, UIN Ar-Raniry (UINAR), dan Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha). Jadi, ilmunya dijamin komplit dan up-to-date!
Launching dilakukan bersama oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini; Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. Dr. Mustanir, M.Sc.; Wakil Rektor 3 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UINAR), Prof. Dr. Mursyid Jawas, M.Hi.; Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), Dr. Mirza Murni, SE., MM.; serta perwakilan dari OJK dan DJPb Aceh.
Lebih lanjut, Agus Chusaini turut menjadi narasumber pada ceramah di hadapan 8.082 mahasiswa baru USK dengan topik “Literasi Keuangan dan Kehidupan di Era Digitalisasi: Prospek, Tantangan, dan Hambatan”.
Dalam pemaparannya, Agus Chusaini menjelaskan bahwa transformasi digital di sektor ekonomi dan keuangan nasional akan terus melaju pesat, didorong oleh tiga faktor strategis: meningkatnya partisipasi generasi milenial, Z, dan Alpha dalam perekonomian; derasnya inovasi pembayaran digital; serta semakin kuatnya interkoneksi pembayaran lintas negara.
“Indonesia saat ini memiliki demografi digital yang besar, dengan 53,81 persen populasi adalah generasi milenial dan Gen Z yang cakap teknologi. Data menunjukkan pengguna kartu debit/kredit mencapai 270 juta, akun uang elektronik 756 juta, dan akun mobile banking 711 juta. Potensi ini menjadi modal utama membangun ekosistem keuangan digital yang inklusif dan berdaya saing,” jelas Agus.
Penetrasi smartphone di Indonesia yang menempati urutan keempat terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Fenomena ini mendorong pesatnya perkembangan fintech dan e-commerce di tanah air. Pada 2024, transaksi QRIS secara nasional meningkat 49,4 persen secara tahunan (year-on-year) dan BI-FAST melonjak 81,3 persen, mencerminkan tingginya akseptasi masyarakat terhadap layanan pembayaran digital.
QRIS, yang merupakan game changer sistem pembayaran, dinilai mampu menyatukan berbagai QR Code pembayaran menjadi satu standar nasional yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Selain itu, QRIS Cross Border kini mempermudah transaksi lintas negara, khususnya untuk pariwisata dan perdagangan UMKM, serta mendukung penggunaan mata uang lokal melalui skema Local Currency Transaction (LCT).
Meski prospek digitalisasi sangat menjanjikan, Agus mengingatkan adanya tantangan yang harus diwaspadai. Survei menunjukkan Indeks Literasi Digital Indonesia berada pada angka 3,54 dari skala 5, dengan catatan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Pelindungan Data Pribadi (PDP). Sementara itu, masih terdapat gap 9,59 persen antara tingkat inklusi keuangan dan literasi keuangan, yang menunjukkan sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami fitur layanan keuangan maupun manajemen keuangan pribadi.
Risiko lainnya meliputi meningkatnya shadow banking, impor barang konsumsi berlebihan, risiko siber, penipuan (fraud) dengan modus social engineering, persaingan usaha tidak sehat, hingga penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur pembayaran, kolaborasi industri, serta perlindungan konsumen menjadi kunci.
Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang diusung Bank Indonesia bertujuan mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional, menjamin interlink antara fintech dan perbankan, serta menjaga keseimbangan antara inovasi, perlindungan konsumen, integritas, stabilitas, dan persaingan usaha yang sehat.
“Keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada sinergi semua pihak – regulator, pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat – untuk membangun ekosistem yang inklusif, aman, dan berkelanjutan,” tegas Agus.
Menutup sesi, Agus mengajak mahasiswa, khususnya di Aceh, untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan data pribadi, menggunakan produk keuangan secara bijak, dan berkontribusi aktif dalam mendorong kemajuan ekonomi digital Indonesia.(**)
