Bareskrim Polri Bongkar Jaringan Judi Online Internasional Kamboja, Transaksi Capai Rp890 Miliar

Widget Artikel Samping

ACEH INDEPENDENT, JAKARTA – Bareskrim Polri mengungkap dua kasus tindak pidana perjudian online jaringan internasional yang beroperasi di Indonesia dan terhubung dengan jaringan di Kamboja. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 23 tersangka serta menyita berbagai barang bukti, termasuk uang tunai sekitar Rp10 miliar dari kasus pertama.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Widget Artikel Samping

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pemberantasan judi online menjadi perhatian pemerintah dan merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik perjudian.

Sementara itu, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Wira Satya Triputra menjelaskan pengungkapan dilakukan setelah penyidik menerima informasi masyarakat mengenai maraknya perjudian online.

Kasus pertama berkaitan dengan situs judi online Ujangbet yang menggunakan skema deposit pulsa. Penindakan dilakukan secara serentak di tujuh lokasi, yakni Grogol Petamburan dan Kebon Jeruk, Jakarta, Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, Pekanbaru Riau, Medan Johor, Medan Kota, serta Lubuk Baja Batam, dengan mengamankan sembilan tersangka.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan PPATK, penyidik menemukan transaksi yang berkaitan dengan aktivitas tersebut mencapai lebih dari Rp890 miliar dalam periode April 2025 hingga April 2026.

Selanjutnya, pengungkapan kasus kedua dilakukan oleh Satresmob Bareskrim Polri di tiga lokasi di wilayah Tangerang, yakni Perumahan Amelio Village Pagedangan, Ruko Alam Sutera Town Square Pakulonan Serpong Utara, dan Perumahan Tesla Utara Pagedangan Kabupaten Tangerang, dengan mengamankan 14 tersangka.

Para tersangka di kasus kedua mengelola sejumlah situs judi online seperti Desa, Nonstop, Badut, Tawaslot, Miabislot, Doremi, Tobrut, Miagacor, dan Top Global, dengan omzet diperkirakan mencapai Rp1 miliar hingga Rp2 miliar per bulan.

Bareskrim Polri telah memblokir situs-situs tersebut melalui koordinasi dengan Komdigi serta menggandeng PPATK untuk menelusuri aset hasil kejahatan, dan menjerat para tersangka dengan Pasal 426 dan/atau Pasal 607 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.