BENER MERIAH – Rencana Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh menutup akses Jalan Enang-Enang yang menghubungkan wilayah pesisir Aceh dengan Dataran Tinggi Gayo menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperburuk kondisi masyarakat yang hingga kini masih berjuang memulihkan aktivitas ekonomi dan mobilitas pascabencana banjir serta longsor yang melanda kawasan tersebut.
Juru Bicara Sekretariat Bersama (SEKBER) Aceh Relawan Pemenangan Mualem–Dek Fadh Provinsi Aceh, Mustafaruddin (Nyak Din), menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan perjuangan masyarakat yang telah bergotong royong membuka akses jalan secara swadaya demi menjaga konektivitas antarwilayah.
Menurut Nyak Din, jalur Enang-Enang dibuka atas inisiatif masyarakat setelah hampir satu tahun akses utama terganggu akibat bencana. Warga, kata dia, mengumpulkan dana secara mandiri dan bekerja bersama untuk membuka kembali jalur yang sangat dibutuhkan masyarakat.
“Ini menyangkut kebutuhan akses yang sangat mendesak. Sudah hampir setahun kondisi ini dibiarkan pascabencana. Ke mana saja BPJN selama ini? Seharusnya negara hadir ketika masyarakat membutuhkan akses,” ujar Nyak Din, Selasa (24/6/2026).
Ia menilai langkah masyarakat membuka jalur alternatif merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas karena tidak kunjung melihat penanganan yang memadai terhadap infrastruktur yang rusak akibat bencana.
“Jalan ini dibuka agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan, distribusi logistik tidak terhambat, dan mobilitas warga antarwilayah tetap terjaga. Jangan sampai pengorbanan masyarakat justru berakhir sia-sia,” katanya.
Alasan Keselamatan Dipertanyakan
Sebelumnya, BPJN Aceh menyatakan akan menghentikan penggunaan jalur Enang-Enang dengan alasan keselamatan pengguna jalan. Kondisi lereng, badan jalan, serta jembatan yang mengalami kemiringan disebut masih berpotensi membahayakan masyarakat.
Sebagai alternatif, pengguna jalan diarahkan menggunakan jalur Werlah.
Namun, kebijakan tersebut mendapat penolakan dari sejumlah warga yang menilai jalur Werlah tidak lebih aman dan kurang efektif dibandingkan jalur Enang-Enang yang telah dibuka secara swadaya.
Nyak Din mempertanyakan dasar kebijakan tersebut apabila tidak dibarengi solusi konkret bagi masyarakat.
“Jangan ketika jalan hampir selesai dibuka oleh masyarakat, lalu dihentikan dengan alasan keamanan. Jika masyarakat diarahkan melewati jalur Werlah, apakah BPJN bisa menjamin keselamatan seluruh pengguna jalan yang melintas di sana?” tegasnya.
Menurutnya, apabila terdapat persoalan teknis pada jembatan maupun badan jalan, maka BPJN Aceh seharusnya segera melakukan perbaikan menggunakan anggaran negara, bukan justru menutup akses yang telah diperjuangkan masyarakat.
“Seharusnya pembangunan dilanjutkan agar jalan benar-benar aman dan layak digunakan secara resmi. Pemerintah harus hadir memberikan solusi, bukan sekadar melakukan penutupan,” tambahnya.
SEKBER Aceh Soroti Kinerja BPJN Aceh
Kritik serupa juga disampaikan Sekretaris Jenderal SEKBER Aceh Relawan Mualem–Dek Fadh, Irwan Syahputra (Syech Wan). Ia menilai polemik penutupan akses Enang-Enang mencerminkan lemahnya respons serta buruknya manajemen penanganan infrastruktur strategis pascabencana.
Menurutnya, lebih dari tujuh bulan pascabencana, masyarakat belum melihat percepatan penanganan yang signifikan di lapangan, padahal jalur tersebut memiliki peran penting dalam menopang roda perekonomian masyarakat Aceh Tengah dan Bener Meriah.
“Ini menunjukkan persoalan serius dalam cara kerja dan kepemimpinan. Ketika masyarakat secara swadaya membuka akses agar ekonomi tetap bergerak, justru ditutup kembali tanpa solusi yang jelas. Ini menunjukkan rendahnya kepekaan terhadap penderitaan masyarakat,” ujar Syech Wan.
Ia menegaskan bahwa Jalan Lintas Tengah Aceh bukan sekadar infrastruktur biasa, melainkan jalur strategis yang menjadi penopang utama aktivitas ekonomi, distribusi barang, serta konektivitas antarwilayah di Aceh.
Menurutnya, alasan keselamatan memang penting, namun tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar kebijakan tanpa diiringi langkah percepatan penanganan yang nyata dan terukur.
“Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa progres yang jelas, maka hal tersebut menunjukkan kegagalan manajemen penanganan infrastruktur yang seharusnya menjadi prioritas,” katanya.
Desak Evaluasi Menyeluruh
Meningkatnya kekecewaan publik terhadap lambannya penanganan jalur nasional tersebut juga memunculkan desakan agar Kementerian Pekerjaan Umum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BPJN Aceh.
Syech Wan menilai pimpinan BPJN Aceh perlu menunjukkan langkah konkret dan terobosan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah situasi darurat pascabencana.
“Jangan sampai masyarakat merasa ditinggalkan. Infrastruktur adalah urat nadi kehidupan ekonomi rakyat. Karena itu, setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kepemimpinan yang responsif dalam menghadapi kondisi darurat.
“Persoalan ini bukan hanya tentang lambannya pekerjaan fisik, tetapi juga tentang kemampuan membaca situasi krisis dan menghadirkan solusi yang cepat bagi masyarakat,” tambahnya.
Masyarakat Menunggu Solusi Nyata
Di tengah polemik yang berkembang, masyarakat berharap pemerintah pusat melalui BPJN Aceh tidak hanya fokus pada aspek pembatasan akses, tetapi juga segera mempercepat pembangunan dan perbaikan jalur Enang-Enang agar dapat digunakan secara aman dan resmi.
“Lanjutkan pembangunan ini agar rakyat tahu bahwa negara benar-benar hadir ketika masyarakat sedang menghadapi kesulitan,” pungkas Nyak Din.
Hingga kini, penjelasan BPJN Aceh terkait alasan keselamatan belum sepenuhnya meredam kritik publik. Warga terus menuntut kepastian, percepatan penanganan, serta pembukaan kembali jalur nasional yang dinilai sangat penting bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Gayo dan wilayah pesisir Aceh.
