Bupati Aceh Besar Minta Perhatian Pusat untuk Pemulihan Sektor Pertanian Pascabencana

Widget Artikel Samping

ACEH INDEPENDENT, BANDA ACEH – Bupati Aceh Besar H Muharram Idris (Syech Muharram) meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap pemulihan sektor pertanian di Kabupaten Aceh Besar yang terdampak bencana, terutama kerusakan jaringan irigasi dan lahan persawahan.

Permintaan tersebut disampaikan Syech Muharram saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Provinsi Aceh Tahun 2026 di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Jumat (7/8/2026). Ia menjelaskan bahwa meskipun bencana di daerahnya tidak merusak rumah warga, sejumlah fasilitas pendukung pertanian mengalami kerusakan parah.

Widget Artikel Samping

Dari total sekitar 22.000 hektare lahan pertanian produktif di Aceh Besar, 55 persen di antaranya mengandalkan jaringan irigasi, sementara sisanya merupakan sawah tadah hujan. Syech Muharram menegaskan bahwa kerusakan sistem pengairan sangat mengancam produksi pangan, terlebih saat ini daerahnya tengah menghadapi ancaman kekeringan.

Pemkab Aceh Besar baru saja menetapkan status siaga kekeringan yang berdampak pada lebih dari 2.000 hektare lahan sawah di 19 dari 23 kecamatan. Untuk mengatasinya, pemerintah daerah telah mengerahkan bantuan mesin pompa air dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I.

Selain kekeringan, Pemkab Aceh Besar juga menetapkan status siaga bencana angin kencang. Tercatat hingga Kamis (6/8/2026) sore, terdapat 20 kasus dampak angin kencang mulai dari pohon tumbang, kerusakan jaringan listrik, hingga atap rumah dan dayah yang rusak.

Dalam kesempatan yang sama, Syech Muharram turut menyoroti tingginya harga semen di Aceh yang mencapai sekitar Rp120.000 per sak. Ia menyayangkan harga semen produksi lokal di Aceh justru lebih mahal dibandingkan Medan, sehingga memberatkan masyarakat dalam proses rehabilitasi pascabencana.

Menutup pemaparannya, Bupati berharap pemerintah pusat dapat menggelontorkan dukungan anggaran yang proporsional untuk Aceh Besar. Hal ini dinilai krusial guna mempercepat pemulihan infrastruktur pertanian dan membantu daerah menghadapi berbagai ancaman bencana.

FGD tersebut dipimpin oleh Kepala Posko Satgas Wilayah Aceh, Dr. Safrizal ZA, M.Si., yang menekankan pentingnya koordinasi terpadu antarinstansi dalam mempercepat rehabilitasi sektor pertanian, sistem pengairan, dan daerah aliran sungai di Aceh.