Tujuh Muda-Mudi Pesta Miras dan Seks Diserahkan ke Kejari
Baca SelengkapnyaACEHINDEPENDENT.COM – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mengatur pedoman bagi pemerintah daerah (pemda) untuk menetapkan harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 Kg di seluruh wilayah Indonesia.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menerangkan hasil evaluasi di lapangan ditemukan harga gas subsidi yang jauh di atas HET yang ditetapkan masing-masing pemda.
“Kami sudah koordinasi dengan pemda. Harapan bulan ini bisa diselesaikan pedoman HET itu sehingga bisa diterapkan dan dilakukan evaluasi. Karena sekarang masing-masing daerah menentukan HET sendiri dan kenyataan di lapangan masih sangat tinggi dibandingkan HET,” ujarnya dalam Konferensi Pers Transformasi Subsidi LPG 3 Kg Tepat Sasaran secara daring, Kamis (3/8) lalu.
Tutuka menegaskan pihaknya tidak bermaksud untuk membuat HET lpg 3 kg nasional sama, Namun, pihaknya hanya menetapkan cara hitung HET yang digunakan pemda. Artinya, masing-masing daerah akan berbeda HET-nya.
“Apa maksud (pedoman) HET? Bukan membuat HET nasional sama satu harga, tapi pedoman saja. Pedoman bukan menghasilkan angka, tapi cara hitung,” imbuh Tutuka.
Beberapa faktor yang berpengaruh, antara lain biaya transportasi, jarak, hingga kondisi geografis.
Tutuka juga mengingatkan LPG 3 kg diperuntukkan untuk warga miskin. Karenanya, ia menegaskan pemerintah akan melayani pembelian gas melon pada 2024 mendatang hanya untuk warga terdata.
“Kami akan dorong terus Pertamina selesaikan registrasi di tahun ini (2023). Kami pemerintah bersungguh-sungguh agar yang sudah diregistrasi ini akan dilaksanakan kebijakan tahun depan, di mana yang registrasi ini yang akan dilayani oleh Pertamina. Kami mendorong Pertamina agar bisa menyelesaikan tepat waktu,” jelas Tutuka.
Di lain sisi, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Maompang Harahap menambahkan pendataan warga miskin dilakukan dalam 5 gelombang pada 6 Maret-3 Juli 2023.
Maompang menyebut ada 411 kabupaten/kota yang sudah terdata, yakni di Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan, dan Sulawesi..(*)
sumber: cnnindonesia
